LIRA Jatim Komitmen Kawal Dugaan Penyimpangan Belanja Pendidikan Dindik Jatim

SURABAYA, PRUDENSI.COM-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIRA Jawa Timur menyampaikan sikap kritis terhadap rangkaian peristiwa dan temuan yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan dana pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur.

Gubernur LSM LIRA Jawa Timur, Samsudin, S.H menegaskan komitmen untuk mengawal proses ini secara objektif dan bertanggung jawab, posisi LIRA tidak sedang menghakimi siapa pun, tetapi berdiri bersama publik untuk menuntut keterbukaan.

“Sektor pendidikan harus menjadi ruang suci dari praktik penyimpangan, jika hukum mandul dihadapan pejabat, maka jangan salahkan rakyat bila akhirnya turun tangan, dan kami menegaskan bukan jabatan yang sedang diperiksa, tetapi tanggung jawab publik yang menyertainya,”ujar Samsudin, kepada Prudensi.com Senin (28/7/2025).

Sikap resmi LSM LIRA Jawa Timur :

1. Mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejari Ponorogo agar segera menuntaskan proses pemeriksaan terhadap seluruh pihak terkait, termasuk pejabat struktural yang kini berwenang atas dinas.

2. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi atau pengambil alihan jika penanganan perkara terkesan lamban atau tumpul.

3. Mendorong Gubernur Jawa Timur dan Kemendikbudristek untuk mempertimbangkan penonaktifan sementara pejabat yang namanya terlibat dalam pemeriksaan, demi menjaga netralitas proses hukum.

4. Menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberikan perhatian atas proses hukum ini dan menjamin independensi aparat dari tekanan kekuasaan.

5. Mengajak seluruh masyarakat sipil, insan pendidikan, dan media untuk turut mengawasi jalannya penyidikan agar tidak berhenti di tengah jalan.

“Ini bukan soal siapa pejabatnya, tapi apakah hukum kita masih punya nyali untuk menyentuh jabatan tinggi. Jika  merasa tidak bersalah, maka bukalah ruang pemeriksaan. Jangan sembunyi. Rakyat menunggu kejelasan, bukan alasan,”pungkas Samsudin. (*)