Festival Budaya Kukar Dapat Apresiasi DPRD Kaltim
ADVERTORIAL – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang dinilai berhasil memadukan kekuatan budaya dan ekonomi lokal melalui penyelenggaraan berbagai festival. Ia menilai, kegiatan seperti Kukar Festival Budaya Nusantara (KFBN) 2025 bukan hanya menjadi ajang hiburan semata, tetapi juga menjadi peluang riil bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk naik kelas. “Festival budaya seperti ini bukan hanya soal atraksi seni, tapi juga tentang menciptakan pasar langsung bagi pelaku usaha kecil. Ini ruang ekonomi yang nyata,” ujar Firnadi, Kamis (24/7/2025).
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara, Firnadi menyaksikan langsung dampak positif dari keterlibatan UMKM dalam berbagai acara publik. Menurutnya, produk-produk lokal seperti kuliner tradisional, kerajinan tangan, hingga karya kreatif lainnya mendapat panggung yang layak untuk diperkenalkan dan dipasarkan kepada masyarakat luas, termasuk para pengunjung dari luar daerah. “Ketika pelaku usaha bisa langsung bertemu konsumen, terjadi interaksi yang menguntungkan. Apalagi di masa pemulihan ekonomi seperti sekarang, akses pasar itu sangat krusial,” jelas politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Ia menambahkan, konsistensi dalam menyelenggarakan event-event daerah sangat penting agar pelaku UMKM memiliki ruang berkelanjutan untuk mempromosikan produk mereka. Firnadi menekankan bahwa tanpa keberadaan event semacam ini, ekosistem ekonomi lokal bisa kehilangan momentum pertumbuhannya. “Event adalah magnet keramaian. Dan dari keramaian itulah pelaku usaha tumbuh. Karena itu, komitmen pemerintah untuk menyediakan ruang promosi secara rutin harus terus ditingkatkan,” tegasnya.
Firnadi juga memastikan bahwa dukungan DPRD Kalimantan Timur terhadap penguatan UMKM tidak sebatas wacana. Ia menegaskan bahwa lembaga legislatif turut mendorong penguatan UMKM melalui kebijakan serta penganggaran yang berpihak pada pelaku usaha lokal. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Mereka bukan sekadar pelengkap, tapi justru pemain utama dalam membangun Kukar yang mandiri dan berdaya saing,” tutupnya. []
Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum
