DPRD Kaltim Tekankan Pentingnya Akses Merata Air Bersih

ADVERTORIAL – Krisis air bersih yang saat ini melanda Kota Balikpapan dan Bontang mendapat sorotan serius dari Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi. Ia menilai bahwa kondisi tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan lokal, melainkan sebagai peringatan penting bagi seluruh wilayah di Kalimantan Timur untuk memperkuat kerja sama regional dalam menjamin ketersediaan dan pemerataan akses air bersih.

Menanggapi persoalan itu, Subandi menyatakan bahwa pipanisasi dari Sungai Mahakam merupakan solusi strategis yang realistis untuk menjawab krisis air yang dihadapi Balikpapan dan Bontang. Ia menekankan bahwa persoalan air tidak bisa diselesaikan secara sektoral, melainkan membutuhkan pendekatan kolektif dan sinergis antarwilayah. “Masalah keterbatasan air di Balikpapan dan Bontang adalah tanggung jawab bersama. Pipanisasi Mahakam adalah bentuk solidaritas nyata untuk memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi,” ujar Subandi, Kamis (24/7/2025).

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, potensi Sungai Mahakam sangat memadai untuk dijadikan sumber air baku tambahan bagi daerah sekitar, termasuk Balikpapan dan Bontang, tanpa mengganggu kebutuhan air baku di Kota Samarinda. “Pasokan air baku di Samarinda sejauh ini aman. Permasalahan kita lebih pada distribusi, bukan pasokan. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak membantu daerah lain yang sedang kesulitan,” tegasnya.

Subandi juga menyinggung opsi alternatif seperti teknologi desalinasi yang kerap diajukan dalam diskusi publik. Menurutnya, meskipun desalinasi bisa menjadi solusi jangka pendek, biaya operasional yang tinggi dan konsumsi energi yang besar menjadikan opsi ini kurang efisien dalam jangka panjang. “Kalau kita bicara jangka panjang, pipanisasi jauh lebih hemat dan berkelanjutan. Ini solusi yang masuk akal dan bisa diandalkan,” jelasnya.

Lebih jauh, ia mengajak seluruh warga Samarinda dan masyarakat Kalimantan Timur untuk memberikan dukungan penuh terhadap program pipanisasi ini sebagai wujud solidaritas antarwilayah. “Akses air bersih adalah hak semua warga. Saat ada saudara kita di daerah lain yang kesulitan, kita punya tanggung jawab moral dan sosial untuk membantu. Inilah makna sejati dari pembangunan yang inklusif,” pungkasnya. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum