Thailand–Kamboja Teken Gencatan Senjata Resmi
MALAYSIA – Thailand dan Kamboja menegaskan komitmen perdamaian dengan menandatangani dokumen resmi gencatan senjata serta kesepakatan implementasi teknisnya, dalam pertemuan luar biasa Komite Perbatasan Umum bilateral yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (7/8/2025).
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, menjelaskan bahwa kesepakatan ini merupakan hasil tindak lanjut dari pertemuan antara para kepala pemerintahan kedua negara yang telah berlangsung pada 28 Juli lalu, juga di Kuala Lumpur.
“(Kedua pihak) hari ini menandatangani dokumen resmi mengenai gencatan senjata antara angkatan bersenjata kedua negara dan mengenai rezim implementasinya,” ujar Balankura dalam pengarahan di Bangkok.
Delegasi Thailand dipimpin oleh Plt. Menteri Pertahanan Jenderal Nattaphon Narkphanit, sementara Kamboja diwakili oleh Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan, Jenderal Tea Seikha.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh pengamat tingkat tinggi dari Malaysia, Amerika Serikat, dan Tiongkok, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam negosiasi.
Isi perjanjian mencakup penghentian segala bentuk kekerasan dan penggunaan senjata, termasuk larangan menyerang warga sipil maupun fasilitas militer dan sipil.
Kedua negara juga menyepakati pembekuan posisi pasukan sejak tanggal 28 Juli, tanpa ada pengerahan tambahan ataupun patroli yang bersifat provokatif ke wilayah perbatasan lawan.
Jika terjadi insiden bersenjata selama masa gencatan senjata, penyelesaiannya akan dilakukan melalui negosiasi di tingkat komando lokal berdasarkan mekanisme bilateral yang telah disepakati.
Selain itu, kedua pihak juga sepakat menjaga komunikasi aktif antarunit militer dan menyelenggarakan pertemuan regional dalam dua pekan ke depan.
Para menteri pertahanan serta kepala staf angkatan bersenjata kedua negara akan tetap berkomunikasi secara langsung untuk mencegah kesalahpahaman dan penyebaran informasi palsu.
Salah satu butir penting lainnya adalah keterlibatan ASEAN dalam pemantauan. Hingga kelompok pengamat tetap terbentuk, pemantauan akan dilakukan oleh atase militer negara anggota ASEAN yang bertugas di Thailand dan Kamboja.
Kelompok ini berada di bawah koordinasi Malaysia selaku Ketua ASEAN 2025.
Pertemuan lanjutan Komite Perbatasan Umum bilateral dijadwalkan pada 7 Agustus mendatang, dengan lokasi yang masih dalam pembahasan. Jika diperlukan, pertemuan luar biasa dapat diselenggarakan.
Eskalasi konflik yang sempat pecah pada 24 Juli lalu, dan menimbulkan korban jiwa termasuk dari kalangan sipil, mendorong tercapainya gencatan senjata awal bulan ini yang dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. []
nur Quratul Nabila A
