Maduro Diburu, AS Tawarkan Hadiah Rp814 Miliar
JAKARTA – Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan terhadap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, dengan mengumumkan hadiah hingga USD 50 juta atau setara Rp814,9 miliar bagi siapa pun yang dapat memberikan informasi yang mengarah pada penangkapannya.
Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Jaksa Agung AS era Trump, Pam Bondi.
“Hari ini, Kementerian Hukum AS mengumumkan hadiah historis sebesar USD 50 juta untuk informasi yang membawa kepada penangkapan Maduro,” ujar Bondi dalam pernyataan resminya dikutip dari AFP.
“Dia adalah pedagang narkoba besar di dunia dan ancaman bagi keamanan nasional,” tambahnya.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari dakwaan hukum yang pertama kali diajukan oleh pemerintah AS terhadap Maduro pada tahun 2020, saat Donald Trump menjabat sebagai Presiden.
Kala itu, hadiah sebesar USD 25 juta ditawarkan bagi informasi yang membantu menemukan Maduro.
Maduro dituduh memimpin kelompok yang disebut sebagai Kartel Matahari (Cartel de los Soles), yang menurut Washington, telah menyelundupkan ratusan ton kokain ke wilayah AS selama dua dekade terakhir.
Kartel tersebut dituding meraup keuntungan jutaan dolar dari operasi ilegal tersebut.
Namun, tudingan Amerika Serikat ini ditolak keras oleh pemerintah Venezuela.
Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, menyatakan bahwa langkah Washington tersebut hanyalah propaganda politik yang tidak berdasar.
“Harga diri dari tanah air kami bukan untuk dijual. Kami menolak operasi propaganda politik terkutuk ini,” ucap Gil menanggapi pernyataan Bondi.
Jika berhasil ditangkap dan dinyatakan bersalah di pengadilan AS, Nicolás Maduro terancam menghadapi hukuman penjara seumur hidup.
Ketegangan antara kedua negara memang terus meningkat sejak krisis politik dan ekonomi melanda Venezuela beberapa tahun terakhir.
AS sendiri tidak lagi mengakui Maduro sebagai presiden sah Venezuela, dan mendukung tokoh oposisi Juan Guaidó sebagai pemimpin transisi sejak 2019.
Pengumuman hadiah senilai fantastis ini dinilai banyak pihak sebagai bagian dari strategi tekanan maksimum terhadap Maduro, meskipun belum ada kejelasan bagaimana penegakan hukum lintas negara itu akan diwujudkan secara konkret. []
Nur Quratul Nabila A
