Ribuan Sekolah di Jember Rusak, Anggaran Perbaikan Masih Minim

JEMBER — Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tengah menghadapi tantangan besar dalam memperbaiki ribuan gedung sekolah yang mengalami kerusakan.
Kondisi ini menjadi sorotan publik lantaran jumlah lembaga pendidikan di daerah tersebut sangat banyak, sementara alokasi anggaran masih jauh dari cukup.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember, Hadi Mulyono, menjelaskan bahwa berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), terdapat sekitar 1.500 bangunan sekolah yang dilaporkan rusak, terutama pada jenjang sekolah dasar (SD).
Dari total 3.120 lembaga pendidikan di bawah naungan pemerintah kabupaten, 500 sekolah di antaranya tercatat memiliki ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, hingga ruang guru yang sudah tidak layak digunakan.
“Total lembaga 500-an, tapi kalau ruangan lebih dari 1.500 yang dalam kondisi rusak sedang hingga berat,” kata Hadi saat ditemui pada Selasa sore (19/8/2025).
Menurutnya, anggaran yang tersedia dalam APBD 2025 untuk sektor pendidikan mencapai Rp 1,4 triliun.
Namun, dana yang dialokasikan khusus untuk rehabilitasi sekolah rusak hanya sebesar Rp 46 miliar. Jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Kalau dikalkulasi dari anggaran Rp 46 miliar, dapatnya sekitar 70–80 gedung sekolah (yang bisa diperbaiki), sehingga sisanya masih banyak,” papar Hadi.
Artinya, hanya sekitar 5,3 persen dari total sekolah rusak yang bisa diperbaiki dengan dana APBD tahun ini.
Pemerintah daerah pun berupaya memprioritaskan sekolah-sekolah yang masuk kategori rusak berat.
Selain APBD, Jember memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat senilai Rp 26 miliar. Dana ini ditransfer langsung ke masing-masing lembaga penerima.
Hadi merinci, terdapat dua TK, 15 SD, serta 12 SMP, baik negeri maupun swasta, yang mendapat manfaat dari skema DAK tersebut.
“Jadi kurang lebih kalau tergarap dari DAK, sekitar 150-an gedung sekolah yang bisa diperbaiki,” jelasnya.
Ia menambahkan, perbaikan yang bersumber dari DAK sebagian telah berjalan, terutama untuk jenjang TK dan SMP, sedangkan pada jenjang SD masih menunggu pencairan.
Upaya mencari tambahan dana juga terus dilakukan. Bupati Jember bahkan telah menemui Wakil Menteri Pendidikan untuk mengajukan proposal revitalisasi sekolah.
“Beberapa waktu lalu bupati menemui Wamen Pendidikan, tentunya kami tindak lanjuti dengan pengajuan proposal untuk usulan revitalisasi sekolah,” ungkap Hadi.
Ia menyebutkan, proposal tersebut telah mendapat respons positif dari Kementerian Pendidikan. Nantinya, 13 SMP negeri di Jember akan menerima bantuan tambahan untuk rehabilitasi.
Situasi ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran daerah tidak bisa menghambat kebutuhan mendesak dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang layak.
Meski perbaikan berlangsung bertahap, pemerintah daerah berharap dukungan pusat mampu mempercepat pemulihan kualitas infrastruktur pendidikan di Jember. []
Nur Quratul Nabila A