DPMD Kukar Hadiri Kick Off RIP-KH “Dorong Peran Desa sebagai Penjaga Keanekaragaman Hayati”

KUTAI KARTANEGARA — Pemerintah desa bukan hanya pelaku pembangunan, tapi juga penjaga keanekaragaman hayati yang tumbuh di wilayahnya. Dalam Kick Off Meeting penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP-KH) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar menegaskan peran krusial desa dalam konservasi lingkungan daerah.

Hadir mewakili DPMD Kukar, Kepala Bidang Kerjasama Desa, Dedy Suryanto, menyampaikan bahwa pelestarian hayati tidak mungkin efektif tanpa keterlibatan aktif pemerintah desa. “Sebagian besar potensi hayati Kukar berada di wilayah desa. Maka, pelibatan desa bukan hanya relevan, tapi wajib,” ujarnya saat forum di Ruang Bengkirai DLHK Kukar, Kamis (17/07/2025).

Dedy menyoroti perlunya DPMD dilibatkan langsung dalam proses perencanaan RIP-KH agar data dan tata ruang desa bisa diselaraskan secara optimal. Usulan ini disambut positif oleh DLHK dan tim penyusun. Mereka sepakat menjadikan DPMD sebagai mitra aktif, demi memastikan integrasi antara konservasi hayati dan pembangunan desa berkelanjutan.

Dalam forum yang dihadiri Sekda Kukar, Asisten I Setdakab, OPD terkait, akademisi, dan pihak lainnya, Dedy juga menyoroti bahwa keterlibatan desa dapat mencegah potensi pelanggaran konservasi akibat minimnya informasi. Ia mencontohkan spesies anggrek langka yang ada di Desa Kahala Ilir, Kecamatan Kenohan—yang masih belum diketahui banyak warga.

“Masyarakat hukum adat juga punya andil besar. Dengan sinergi yang baik, desa bisa menjadi mitra utama dalam konservasi. Bukan hanya melestarikan, tapi juga menjaga sumber penghidupan yang berbasis kearifan lokal,” ungkapnya.

Program ini merupakan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009, yang mendorong pemerintah daerah menyusun rencana induk konservasi hayati secara berkelanjutan. RIP-KH Kukar 2025–2029 diharapkan menjadi panduan strategis dalam menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan potensi hayati dengan melibatkan pemerintah desa sejak awal perencanaan.[]

Redaksi03