Harga Tetes Tebu Anjlok, Petani Desak Pemerintah Revisi Aturan Impor Etanol
JAKARTA — Petani tebu tengah menghadapi tekanan berat akibat anjloknya harga tetes tebu atau molases pada tahun 2025.
Komoditas sampingan dari tebu yang selama ini menjadi sumber tambahan pendapatan petani, kini turun drastis lebih dari separuh harga dibanding tahun sebelumnya.
“Pada tahun 2024 harga tetes laku rata-rata Rp 2.500–Rp 3.000, sekarang turun menjadi Rp 1.000 sampai dengan Rp 1.400. Padahal setiap kwintal tebu petani mendapatkan bagi hasil 3 kilogram tetes,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikoen, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (21/8/2025).
Soemitro menilai penurunan harga tetes tebu ini dipicu kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2025.
Regulasi tersebut membuka keran impor etanol tanpa persetujuan impor, tanpa syarat tambahan, tanpa rekomendasi Kementerian Perindustrian, serta tanpa bea masuk. Padahal, tetes tebu merupakan bahan baku utama etanol dalam negeri.
“Bilamana tetes sudah tidak ada yang mau membeli, maka akan terjadi tangki tetes milik pabrik gula mengalami keluberan sehingga dampak yang paling parah pabrik gula berhenti giling. Solusinya revisi Permendag Nomor 16 Tahun 2025 khusus Pasal 93 dan ketentuan yang berdampak pada harga jual tetes tebu,” ujarnya.
Menurut APTRI, revisi aturan tersebut diharapkan dapat menstabilkan kembali harga tetes sekaligus menjaga harga pokok penjualan (HPP). Saat ini pemerintah telah menetapkan HPP gula sebesar Rp 14.500 per kilogram.
Namun, harga gula petani juga mengalami tekanan serupa.
“Pada awal musim giling bulan April–Juni 2025, lelang gula tani masih bisa laku minimal Rp 14.500 bahkan lebih. Namun di bulan Juli–Agustus 2025 harga sudah mulai turun di bawah HPP dan terasa sekali pedagang enggan menawar gula,” kata Soemitro.
Ia menambahkan, penurunan harga gula turut dipicu membanjirnya gula rafinasi yang masuk ke pasar konsumsi.
“Turunnya harga ini karena banjirnya gula rafinasi yang beredar di pasar konsumsi. Usulan kami tindak tegas pelaku bocornya gula rafinasi dan kuota impor gula rafinasi harus dikurangi sesuai kebutuhan saja,” tegasnya.
Petani berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar keberlangsungan industri gula rakyat tetap terjaga.
Tanpa intervensi, baik pabrik gula maupun petani berpotensi menanggung kerugian besar akibat kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada produksi dalam negeri. []
Nur Quratul Nabila A
