OTT Wamenaker Immanuel Jadi Sorotan Dunia
JAKARTA — Kasus operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan tidak hanya menjadi perhatian publik dalam negeri, tetapi juga menuai sorotan dari media internasional.
Peristiwa ini dianggap memberi dampak serius terhadap citra pemerintah, khususnya kabinet Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan kurang dari setahun.
Reuters dalam laporannya berjudul Indonesia Deputy Minister Arrested as Part of Anti-graft Probe, Agency Says menekankan bahwa Immanuel ditangkap bersama 13 orang lainnya atas dugaan pemerasan. Penangkapan ini dinilai menambah catatan kelam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sementara itu, Malaymail, kantor berita asal Malaysia, menyoroti sisi politik kasus ini.
Dalam laporannya bertajuk Indonesia Deputy Minister Held in Anti-graft Probe, First Arrest Under Prabowo’s Cabinet, media tersebut menyebut peristiwa ini sebagai penangkapan pertama terhadap anggota kabinet di era pemerintahan Prabowo. Hal ini membuat kasus tersebut dianggap memiliki nilai simbolis yang besar.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengaku prihatin atas kasus ini. Ia menyatakan Immanuel telah menandatangani dokumen kesediaan mundur apabila terbukti bersalah.
“Kasus ini merupakan pukulan telak bagi kementerian,” ujarnya, Kamis (21/8/2025).
Pernyataan senada datang dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menegaskan bahwa posisi Wamenaker tidak akan dibiarkan kosong bila pengadilan memutuskan Immanuel bersalah.
“Immanuel akan segera diganti jika terbukti bersalah,” ucapnya.
Di sisi lain, KPK menyatakan masih mendalami kasus tersebut dengan pemeriksaan intensif terhadap Immanuel.
Lembaga antirasuah itu juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan roda dua dan roda empat.
Nama Immanuel, yang akrab disapa Noel, disebut terkait dugaan praktik tidak wajar dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Bagi kalangan pemerhati politik, kasus ini menjadi ujian awal bagi komitmen Presiden Prabowo dalam menjalankan agenda pemerintahan bersih dari praktik korupsi. []
Nur Quratul Nabila A
