Media Asing Soroti Demo DPR RI: Stabilitas Politik Indonesia Dipertanyakan
JAKARTA — Gelombang demonstrasi kembali mengguncang ibu kota.
Ribuan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil turun ke jalan pada Kamis (28/8/2025), menuntut keadilan sosial dan menolak kebijakan tunjangan perumahan DPR RI yang dinilai mencederai rasa keadilan publik.
Aksi yang terpusat di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, berlangsung ricuh setelah massa melempar batu serta menyalakan petasan.
Aparat kepolisian membalas dengan tembakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan kerumunan.
Menjelang sore, ketegangan meluas hingga ke kawasan perbelanjaan di sekitar Senayan, dengan demonstran terlihat membawa bambu runcing dan batu.
Kemarahan masyarakat dipicu kebijakan DPR RI yang memberikan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan bagi anggotanya.
Jumlah itu hampir sepuluh kali lipat dari upah minimum Jakarta 2025 yang hanya sekitar Rp5,3 juta.
Bagi mahasiswa dan buruh yang ikut serta dalam aksi, disparitas tersebut dianggap sebagai simbol ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin melebar.
Media asing turut menyoroti perkembangan situasi.
Bloomberg, dalam laporannya berjudul “Thousands clash with police in Jakarta as protests intensify”, menilai demonstrasi ini menambah ketidakpastian politik dan ekonomi nasional.
“Protes-protes ini menambah ketidakpastian seputar kesehatan ekonomi Indonesia. Meskipun inflasi moderat dengan rata-rata sekitar 3% sejak pandemi, harga beras dan pendidikan yang tinggi telah memicu ketidakpuasan atas biaya hidup,” tulis Bloomberg.
Bukan kali pertama isu kesejahteraan memicu aksi jalanan. Pada 25 Agustus lalu, bentrokan mahasiswa dengan aparat juga pecah di lokasi yang sama.
Sementara pada 2024, unjuk rasa besar-besaran mengguncang pasar keuangan hingga mendorong pembatalan revisi undang-undang pemilu oleh DPR.
Kali ini, kemarahan publik semakin diperparah oleh melonjaknya harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, hingga maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri tekstil.
Tidak hanya di Jakarta, gelombang protes juga muncul di berbagai daerah terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di Pati, Jawa Tengah, lonjakan PBB hingga 250 persen sempat memicu demonstrasi besar.
Aksi serupa kemudian menyebar ke Bone, Sulawesi Selatan, serta Cirebon, Jawa Barat, hingga akhirnya beberapa kepala daerah mencabut kebijakan tersebut.
Di tengah meningkatnya eskalasi politik jalanan, pemerintah turut mengambil langkah di ranah digital.
Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan akan memanggil ByteDance (TikTok) dan Meta karena maraknya konten provokatif terkait aksi 28 Agustus.
“Platform dengan kecerdasan buatan canggih harus mampu menyaring dan menghapus materi yang salah atau provokatif,” tegas Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo.
Ia menepis tudingan bahwa langkah tersebut membatasi kebebasan berekspresi.
Menurutnya, upaya itu justru bertujuan menjaga ruang publik digital agar tidak dipenuhi ujaran kebencian yang dapat merusak institusi demokrasi.
Meski aparat keamanan telah memperketat pengamanan di Senayan, gelombang demonstrasi tampaknya belum akan mereda.
Situasi sosial yang dipicu ketimpangan ekonomi, kebijakan politik, dan beban hidup masyarakat membuat protes jalanan berpotensi terus berlanjut. []
Nur Quratul Nabila A
