Thailand Copot PM Paetongtarn Shinawatra karena Pelanggaran Etika
BANGKOK – Mahkamah Konstitusi Thailand resmi memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pada Jumat (29/8/2025).
Keputusan tersebut dijatuhkan setelah majelis hakim menilai Paetongtarn melakukan pelanggaran etika serius, sehingga menutup masa kepemimpinannya yang baru berlangsung setahun.
Putusan ini sekaligus menjadi pukulan baru bagi dinasti politik Shinawatra yang selama lebih dari dua dekade kerap berhadapan dengan elite konservatif dan militer.
Dalam sidang dengan putusan 6-3, majelis hakim menyatakan Paetongtarn bersalah karena terlibat dalam percakapan telepon yang bocor dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, pada Juni lalu.
Perbincangan itu terjadi ketika kedua negara berada di ambang konflik bersenjata di perbatasan.
Beberapa pekan setelah percakapan tersebut, bentrokan bersenjata pecah dan berlangsung selama lima hari.
“Karena hubungan pribadi yang tampak selaras dengan Kamboja, tergugat secara konsisten bersedia mematuhi atau bertindak sesuai dengan kehendak pihak Kamboja,” demikian bunyi pernyataan resmi Mahkamah Konstitusi yang dikutip Reuters.
Hakim menilai Paetongtarn mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan nasional, sehingga merusak reputasi negara dan menggerus kepercayaan publik.
Paetongtarn, 39 tahun, merupakan perdana menteri termuda dalam sejarah Thailand sekaligus putri dari mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra.
Ia naik ke kursi perdana menteri setelah pendahulunya, Srettha Thavisin, juga diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi tahun lalu.
Menanggapi bocornya percakapan dengan Hun Sen, Paetongtarn sempat menyampaikan permintaan maaf dan menegaskan bahwa tujuannya semata-mata untuk mencegah perang. Namun, penjelasan itu tidak memengaruhi keputusan pengadilan.
Putusan ini menandai berakhirnya kiprah politik Paetongtarn yang baru saja dimulai, sekaligus mempertegas peran dominan Mahkamah Konstitusi dalam peta kekuasaan Thailand.
Ia menjadi perdana menteri kelima dalam 17 tahun terakhir yang dicopot oleh lembaga tersebut.
Pasca-lengsernya Paetongtarn, perhatian publik beralih pada siapa yang akan dipilih menjadi perdana menteri baru.
Partai Pheu Thai, yang ia pimpin, kini kehilangan daya tawar politik dan harus berjuang menjaga koalisi yang rapuh dengan mayoritas tipis.
Untuk sementara, Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai bersama kabinet akan menjalankan pemerintahan hingga parlemen menentukan pengganti.
Meski demikian, tidak ada batas waktu yang ditetapkan bagi pemilihan perdana menteri baru.
Lima kandidat disebut memenuhi syarat, salah satunya berasal dari Pheu Thai, yakni Chaikasem Nitisiri, mantan jaksa agung berusia 77 tahun yang minim pengalaman kabinet.
Nama lain yang beredar antara lain mantan perdana menteri sekaligus eks-panglima militer Prayuth Chan-ocha, meski ia telah menyatakan mundur dari politik, serta Anutin Charnvirakul, wakil perdana menteri yang sebelumnya menarik dukungan partainya dari koalisi akibat skandal telepon Paetongtarn.
Pengamat politik Universitas Chulalongkorn, Stithorn Thananithichot, menilai situasi ini berpotensi memperpanjang ketidakpastian.
“Menunjuk perdana menteri baru akan sulit dan memakan waktu. Tidak mudah bagi partai-partai untuk menyatukan kepentingan mereka. Pheu Thai akan berada pada posisi yang lemah,” ujarnya.
Krisis politik ini berlangsung di tengah kekecewaan publik atas reformasi yang mandek dan ekonomi yang lesu.
Bank sentral Thailand memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya 2,3 persen, angka yang relatif rendah untuk kawasan Asia Tenggara. []
Nur Quratul Nabila A
