Amanat Prabowo: Kabinet dan Kepala Daerah Fokus Hapus Kemiskinan Ekstrem
JAKARTA – Pemerintah terus menegaskan komitmen untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyampaikan pesan khusus Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran Kabinet Merah Putih dan kepala daerah agar bekerja keras mencapai target ambisius tersebut.
Instruksi itu disampaikan Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (08/09/2025).
“Seperti yang menjadi amanat Bapak Presiden, bahwa kita harus terus bekerja keras untuk memutus mata rantai kemiskinan dan kita mulai mengatasi kemiskinan ekstrem dengan cepat dan sungguh-sungguh,” ujarnya.
Menurutnya, target 0 persen kemiskinan ekstrem pada akhir 2026 membutuhkan langkah cepat. “Kita sudah tahu semua bahwa kita memiliki target kemiskinan ekstrem harus sampai pada titik 0% di akhir tahun 2026,” kata Cak Imin menegaskan. Pemerintah kini hanya memiliki delapan bulan untuk memastikan capaian awal sebelum memasuki tahun terakhir target.
Cak Imin menjelaskan, upaya pengentasan kemiskinan ekstrem mengikuti pedoman Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Ada tiga strategi utama yang dijalankan: meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi beban pengeluaran, serta menghapus kantong-kantong kemiskinan yang masih ada.
Pendekatan ini, kata Cak Imin, menandai pergeseran paradigma dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Bantuan sosial tetap penting, namun bukan lagi satu-satunya jalan.
“Setiap daerah memiliki tanggung jawab untuk mengaplikasikan strategi pemberdayaan masyarakat,” jelasnya. Pemberdayaan menjadi kunci agar masyarakat mampu mandiri dan tidak sekadar bergantung pada bantuan.
Selain strategi, akurasi data menjadi faktor yang tidak kalah penting. Muhaimin menegaskan agar pemerintah daerah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara konsisten dalam setiap kebijakan.
“Tentu dinamika data ini terus berkembang, saya minta kepada seluruh Kepala Daerah terus berkoordinasi dengan BPS, dengan kami juga agar kita terus meng-upgrade dinamika perkembangan data sehingga tepat sasaran dalam melaksanakan seluruh program-program kita,” paparnya.
Dengan DTSEN, diharapkan program bantuan maupun pemberdayaan dapat lebih presisi, sehingga tepat sasaran dan efektif mengentaskan keluarga miskin.
Dalam Inpres yang sama, Kemenko PM mendapat mandat untuk mengoordinasikan 47 kementerian dan lembaga agar bekerja dalam satu kerangka. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena keberhasilan target akan sangat ditentukan oleh sinergi antarlembaga dan pemerintah daerah.
Meski beban kerja tidak ringan, pemerintah menekankan optimisme. Dengan strategi terarah, data akurat, serta kerja sama lintas sektor, penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi target di atas kertas, tetapi terwujud nyata bagi masyarakat. []
Diyan Febriana Citra.
