DPMD Kukar Gelar Evaluasi SAKIP “Langkah Strategis Menuju Tata Kelola Pemerintahan Transparan”
ADVERTORIAL – Sebagai bagian dari persiapan menghadapi penilaian Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan rapat evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Bertempat di ruang perencana DPMD Kukar, rapat ini menjadi momentum penting bagi instansi dalam memastikan efektivitas dan transparansi pelaksanaan program pemerintahan.
Dipimpin langsung oleh Sekretaris DPMD Kukar, Muhammad Yusran Darma, S.Sos., M.Si, pada beberapa waktu yang lalu (16/05/2025) itu. Rapat evaluasi ini melibatkan seluruh Kepala Bidang, perencana, dan staf DPMD Kukar. Fokus utama diskusi adalah memastikan dokumen pendukung SAKIP termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) benar-benar mencerminkan realitas pelaksanaan program dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“SAKIP adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai prosedur untuk mengukur dan melaporkan kinerja instansi pemerintah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan transparansi serta efektivitas program agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Yusran dalam rapat tersebut.
Lebih dari sekadar pemenuhan administratif, evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan profesional. Dengan pemeriksaan dokumen yang mendalam, diharapkan laporan SAKIP DPMD Kukar tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga memperoleh hasil penilaian optimal dari Inspektorat.
Menutup rapat, Yusran menegaskan komitmen DPMD Kukar dalam mendorong transparansi serta efektivitas kinerja pemerintahan daerah.
“Kami terus berupaya menyempurnakan sistem akuntabilitas agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dengan evaluasi berkala yang komprehensif, DPMD Kukar semakin memperkokoh langkahnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara. []
Admin04
