Massa Demo DPRD Bekasi Tuntut Pemangkasan Tunjangan Dewan
JAKARTA – Gelombang kritik terhadap besarnya tunjangan anggota DPRD Kota Bekasi semakin menguat. Aliansi Rakyat Miskin Kota, gabungan mahasiswa, pemuda, sopir angkot, dan warga dari berbagai profesi, berencana menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Bekasi pada Rabu (10/09/2025) siang.
Koordinator Lapangan, Hasan Basri, menegaskan aksi tersebut akan menyoroti fasilitas dan tunjangan yang dinilai berlebihan dibandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Salah satu tuntutan evaluasi soal tunjangan perumahan Ketua DPRD itu Rp 53 juta per bulan, wakil ketua DPRD itu Rp 49 juta per bulan, dan anggota DPRD itu Rp 46 juta. Selain itu yang kita soroti juga tunjangan operasional dan tunjangan komunikasi intensif,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Hasan menilai angka tunjangan yang diterima wakil rakyat jauh dari prinsip keadilan sosial. Ia menekankan perlunya rasionalisasi agar pengeluaran negara sejalan dengan keadaan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Teman-teman Aliansi Rakyat Miskin Kota maupun masyarakat Kota Bekasi secara umum saya yakin sangat berharap adanya evaluasi, adanya efisiensi, adanya rasionalitas atas gaji plus tunjangan yang kini diterima oleh anggota DPRD Kota Bekasi, wakil rakyat kita,” katanya.
Kondisi sosial-ekonomi di Kota Bekasi masih dibayangi beragam masalah. Menurut Hasan, fakta di lapangan menunjukkan masih ada anak-anak yang putus sekolah, angka kemiskinan dan kriminalitas yang tinggi, serta masalah banjir dan genangan yang belum tertangani tuntas. Dalam situasi seperti ini, besarnya tunjangan pejabat dianggap tidak mencerminkan empati kepada warga.
“Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kembang kempis, susah, sementara anggota DPRD-nya menikmati fasilitas gaji plus tunjangan, agak miris ya,” ungkap Hasan.
Aliansi menilai tuntutan evaluasi ini tidak sekadar menyoal angka nominal, melainkan juga menyangkut moralitas dan akuntabilitas pejabat publik. DPRD, yang seharusnya menjadi representasi aspirasi rakyat, diharapkan lebih peka terhadap situasi di daerahnya.
Rencananya, unjuk rasa tidak hanya dilakukan pada Rabu, tetapi juga berlanjut hingga Kamis (11/09/2025). Aliansi menegaskan aksi akan digelar secara damai namun tetap menekankan pesan utama: DPRD harus mengevaluasi besaran tunjangan agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi daerah.
Gelombang protes ini mencerminkan keresahan sebagian warga Bekasi yang merasa ketimpangan antara kebutuhan rakyat dan fasilitas pejabat semakin lebar. Dengan adanya aksi ini, publik menunggu apakah DPRD akan membuka ruang dialog dan melakukan langkah evaluasi sebagaimana tuntutan masyarakat. []
Diyan Febriana Citra.
