Ahmad Yani Sarankan Evaluasi Matang Sebelum Jalankan Program APBD

ADVERTORIAL – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 menyusul defisit anggaran yang terjadi akibat kondisi keuangan nasional. Ia menegaskan bahwa persoalan defisit bukan hanya dialami oleh Kukar, melainkan merupakan dampak dari situasi fiskal secara nasional.

“Ini kondisi nasional dan bukan hanya Kukar saja mengalami, harus dipikirkan dari awal supaya jangan buru-buru dilaksanakan dan kalau perlu jangan dilaksanakan dulu sebelum dapat ketersediaan anggarannya,” ujar Yani, Kamis (17/07/2025).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan perlunya pemerintah daerah menetapkan kebijakan khusus agar defisit anggaran tidak menghambat pelaksanaan program yang sudah direncanakan. Menurutnya, meskipun APBD 2025 telah ditetapkan, realisasi anggaran tetap harus disesuaikan dengan ketersediaan dana yang diterima dari pemerintah pusat.

“Kita sudah tetapkan di APBD kita 2025 full ya, tentu karena anggaran itu tidak kucur atau terblok di Kementerian Keuangan ya otomatis pasti tidak mungkin dilaksanakan sesuai yang disepakati dari awal. Oleh karena itu, ini perlu ada kebijakan khusus dari kabupaten bagaimana program barang dan jasa ini hati-hati dilaksanakan walaupun itu sah dilaksanakan di 2025 karena itukan berdasarkan Perda,” tegasnya.

Yani menekankan bahwa langkah ini diperlukan agar semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan keuangan. Setiap program sebaiknya dipikirkan secara matang sebelum dijalankan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Daripada nanti anggaran tidak bisa terbayarkan, lebih baik dipikirkan dan diantisipasi dari awal. Jadi ketersediaan anggarannya dulu di clear-kan baru proyeknya atau kegiatannya dilaksanakan. Senin kita akan rapat dengan Eksekutif,” tambah Yani.

Dengan pendekatan ini, DPRD Kukar berharap proses pelaksanaan anggaran 2025 bisa berjalan lebih aman, efisien, dan sesuai aturan. Kebijakan yang berhati-hati juga dinilai akan memberikan kepastian bagi seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam proyek dan program pemerintah, sekaligus menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.[]

Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum