DPRD Kukar Dorong Sinergi Semua Pihak Atasi Kemiskinan

ADVERTORIAL – Angka kemiskinan di Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2024 tercatat mencapai sekitar 59 ribu jiwa, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk minimnya kesempatan kerja, penghasilan tidak tetap, dan rumah tangga yang tinggal di hunian tidak layak.

Anggota DPRD Kukar, Fachruddin, menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari masyarakat hingga dunia usaha, untuk bersama-sama mengentaskannya.

“Kami berharap, pemerintah daerah bisa mengatasi kemiskinan di Kukar,” ujar Fachruddin, Kamis (10/07/2025).

Menurutnya, berbagai program strategis telah dijalankan pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan, termasuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta program bantuan sosial lainnya. Upaya membuka lapangan pekerjaan melalui kerja sama dengan perusahaan juga menjadi salah satu langkah penting. Fachruddin menekankan bahwa program ini harus tepat sasaran agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain itu, ia menyoroti peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan program tersebut. “Terpenting masyarakat itu tidak malas, berbeda dengan lansia yang sudah tak mampu bekerja, sehingga sangat berharap pada bantuan,” tegasnya. Fachruddin juga menekankan pentingnya peran ketua RT dalam memberikan data yang akurat terkait kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya.

Ketua RT 07 Kelurahan Jahab, Minto Prayogo, menyebutkan bahwa pendataan warga terus dilakukan untuk memastikan data valid. Di wilayahnya, terdapat sekitar empat kepala keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Data ini telah dilaporkan ke Kelurahan Jahab dan diteruskan ke pemerintah kecamatan maupun daerah agar warga tersebut dapat terdaftar sebagai penerima manfaat program sosial.

“Mereka sudah menerima berbagai bantuan sosial dari pemerintah daerah. Bantuan itu sangat bermanfaat bagi mereka,” kata Minto Prayogo.

Fachruddin menilai keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima bantuan, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk mandiri dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, upaya menekan angka kemiskinan di Kukar diharapkan dapat berjalan lebih efektif.[]

Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum