Ahmad Yani Prihatin Warga Kehilangan Lahan Akibat HGU Perusahaan
ADVERTORIAL – Ratusan warga dari tujuh desa di Kecamatan Tenggarong dan Loa Kulu mendatangi Markas Kepolisian Resor (Polres) Kutai Kartanegara (Kukar) pada Senin pagi (25/08/2025). Mereka memprotes penggusuran lahan tanaman tumbuh yang disebut milik warga oleh sebuah perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Loa Ipuh Darat dan Jahab.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Ahmad Yani, menyatakan pihaknya prihatin atas kejadian tersebut. Menurutnya, keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan patut ditelaah ulang karena di lokasi konsesi itu masyarakat telah lebih dulu menggarap lahan secara turun-temurun.
“Di lokasi HGU itu terdapat perkebunan masyarakat yang sudah digarap puluhan tahun. Namun, tiba-tiba perusahaan melakukan penggusuran. Hal ini jelas merugikan warga,” kata Yani.
Ia menjelaskan, penerbitan HGU memang kewenangan pemerintah, tetapi dalam praktiknya negara harus berpihak pada kepentingan masyarakat yang sudah lama memanfaatkan lahan. Jika perusahaan tetap ingin beroperasi, kata Yani, mestinya dilakukan musyawarah untuk mencari jalan tengah, termasuk ganti rugi atas tanaman milik warga.
“Kalau tidak ada pilihan lain, kawasan HGU tersebut harus direview atau bahkan dicabut,” tegasnya.
Yani menambahkan, DPRD Kukar sebelumnya juga mengingatkan pentingnya penataan ulang lahan melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam rapat pembahasan RTRW, dewan telah meminta agar pemerintah meninjau kembali status lahan yang saat ini berada di bawah konsesi perusahaan tetapi faktanya telah lama menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Aksi di depan Polres Kukar mencerminkan besarnya ketegangan antara warga dan pihak perusahaan. Demonstran mendesak kepolisian mengusut dugaan pelanggaran, sekaligus meminta perlindungan hukum agar mereka dapat terus mengelola lahan yang selama ini menjadi tumpuan hidup.
Di sisi lain, DPRD menekankan agar pemerintah daerah segera memfasilitasi dialog terbuka dan mengevaluasi izin usaha demi mencegah konflik lebih besar. Yani berharap penyelesaian yang adil dapat ditemukan sehingga masyarakat tidak lagi merasa terpinggirkan.[]
Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum
