Kemendes: Dana Desa Harus Dorong Ekonomi Produktif
JAKARTA – Desa kembali diposisikan sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menekankan agar berbagai program pemerintah yang kini mengalir ke perdesaan tidak hanya berhenti sebagai angka di atas kertas, melainkan benar-benar dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi lokal dan mempercepat pembangunan.
“Harapannya adalah nanti itu bisa kita manfaatkan semuanya dan ke depan bisa mempercepat pembangunan desa,” ujar Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Samsul Widodo, saat membuka Sosialisasi Peluang Usaha Pasta Pewarnaan Alami Tenun/Batik yang dipantau secara daring dari Jakarta, Senin (15/09/2025).
Samsul menjelaskan, saat ini desa memiliki peluang besar melalui program-program pemerintah yang sifatnya lintas sektor, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menurutnya, skema itu bisa menjadi basis industrialisasi desa sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan.
“Begitu besar juga untuk kegiatan, untuk pendidikan, kesehatan, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, ini juga ada di setiap desa dan kelurahan, jadi ini bisa dimanfaatkan,” tegas Samsul.
Ia menambahkan, sejak 2015 hingga 2025 pemerintah telah menyalurkan dana desa lebih dari Rp681 triliun, dengan alokasi sekitar Rp71 triliun setiap tahun. Angka fantastis ini, kata dia, tidak boleh hanya digunakan untuk belanja rutin, melainkan harus diarahkan pada kegiatan produktif yang berdampak langsung pada masyarakat.
Senada dengan itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menilai kesuksesan program pemerintah sangat ditentukan oleh keseriusan desa dalam mengawal implementasinya. Dalam pembukaan Munas DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) akhir Agustus lalu, ia menegaskan pentingnya sinergi desa dengan pemerintah pusat.
“Kalau semuanya bergerak, Astacita keenam Bapak Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan, itu insya Allah bisa tercapai,” kata Yandri.
Ia mencontohkan program Makan Siang Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo. Program ini, menurutnya, dapat membuka putaran ekonomi baru di tingkat desa jika pemerintah desa mampu menjadi pemasok bahan bakunya.
“Putaran uang miliaran di desa berarti Bapak/Ibu sangat menentukan berhasil atau tidak berhasilnya Makan Siang Bergizi, program yang sangat mulia dari Bapak Presiden. Maka, Bapak/Ibu lah sebagai komandonya di desa,” ujarnya.
Yandri menegaskan, desa tidak boleh hanya menjadi penonton atau sekadar penerima manfaat dari program pemerintah. Sebaliknya, desa harus tampil sebagai penggerak utama sehingga keberhasilan pembangunan benar-benar berangkat dari bawah. []
Diyan Febriana Citra.
