DPR Bahas Pertahanan hingga Pangan dalam Rapat Maraton
JAKARTA – Kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, pada Selasa (16/09/2025) dipenuhi dengan aktivitas rapat dari berbagai komisi DPR. Hampir seluruh bidang strategis negara disentuh dalam rapat-rapat tersebut, mulai dari pertahanan, hukum, pangan, hingga persoalan sosial dan ketenagakerjaan. Agenda yang padat ini mencerminkan pentingnya koordinasi lintas sektor agar kebijakan pemerintah berjalan seimbang.
Komisi I DPR memulai hari dengan rapat kerja bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Pembahasan berfokus pada dinamika keamanan nasional dan strategi pertahanan jangka panjang. Usai rapat tersebut, komisi yang juga membidangi hubungan luar negeri ini menjadwalkan pertemuan dengan Badan Intelijen Negara (BIN) serta melanjutkan agenda rapat internal.
Sementara itu, Komisi III DPR menggelar rapat pleno pukul 11.00 WIB. Topik utama adalah pemilihan dan penetapan calon hakim agung serta hakim ad hoc di Mahkamah Agung periode 2025. Mekanisme tersebut menjadi bagian penting dari pengawasan DPR terhadap proses pengisian jabatan yudikatif.
Isu perlindungan perempuan juga mendapat perhatian. Komisi XIII DPR mengadakan rapat dengar pendapat bersama Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Komnas Perempuan, serta Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia (FSPBI). Pertemuan itu menyoroti aturan-aturan yang dianggap masih diskriminatif terhadap perempuan pekerja, dengan harapan tercipta regulasi yang lebih adil.
Sejalan dengan itu, Komisi VIII DPR juga menyelenggarakan rapat kerja sejak pagi hari, membahas sejumlah isu terkait bidang keagamaan, sosial, dan kebencanaan.
Di sektor ekonomi dan lingkungan, Komisi IV DPR menjalankan rangkaian rapat bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan. Fokus pembahasan diarahkan pada penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026, sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR. Selain itu, komisi ini juga mengadakan rapat dengan Kepala Badan Keahlian DPR untuk mengkaji naskah akademik RUU tentang Pangan dan RUU tentang Kehutanan.
Dalam isu pembangunan desa, Komisi V DPR berdialog dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Agenda rapat menyoroti kondisi desa serta kawasan transmigrasi yang berada di wilayah hutan maupun taman nasional, sehingga diperlukan solusi kebijakan yang menyeimbangkan pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Tak ketinggalan, Komisi II DPR mengadakan rapat dengar pendapat Panja Pengawasan BNPB dengan fokus pada sektor pertanahan. Rapat ini menegaskan pentingnya penataan tata ruang yang berhubungan langsung dengan mitigasi kebencanaan.
Rangkaian rapat yang padat menunjukkan peran DPR dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan negara. Dari isu pertahanan hingga kesejahteraan rakyat, parlemen berupaya menghadirkan sinkronisasi kebijakan agar hasilnya tidak hanya normatif, tetapi benar-benar menyentuh kepentingan publik. []
Diyan Febriana Citra.
