DPRD Kukar Dorong Optimalisasi PAD demi Kemandirian Fiskal

ADVERTORIAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menilai penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang terjadi pada pertengahan tahun bukanlah tanda kondisi fiskal yang memburuk. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyebut perubahan nilai anggaran lebih berkaitan dengan perencanaan yang perlu diperbaiki agar lebih realistis terhadap kemampuan keuangan daerah.

Menurut Yani, sejak awal pemerintah daerah menyusun APBD sekitar Rp12 triliun, tetapi realisasi dana yang benar-benar dapat digunakan hanya berkisar Rp10 hingga Rp11 triliun. “Setelah dihitung, itu sebenarnya bukan defisit. Perencanaan saja yang perlu dibenahi,” ujarnya usai menghadiri kegiatan ESQ di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Sabtu (26/07/2025).

Ia menjelaskan bahwa pengalaman mengelola pemerintahan dengan anggaran lebih kecil di masa lalu menjadi bukti bahwa Kukar mampu menjalankan program dengan belanja yang disesuaikan kemampuan. Karena itu, ia mendorong eksekutif menyusun kebijakan pembangunan yang fokus pada kebutuhan nyata warga, bukan hanya memenuhi target yang terlalu tinggi.

Yani menegaskan pentingnya mengarahkan anggaran pada infrastruktur dasar yang masih banyak dikeluhkan masyarakat, seperti jalan, sarana umum, sekolah, dan puskesmas. “Kenyamanan warga tak bisa ditawar jika bicara soal akses jalan dan layanan dasar,” katanya.

Selain masalah belanja infrastruktur, legislator dari PDI Perjuangan itu juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap program bantuan yang rutin diberikan kepada masyarakat. Ia menyoroti bantuan pertanian seperti pupuk, bibit, dan alat yang perlu dipastikan diterima petani aktif agar tidak disalahgunakan. “Kalau bantuan malah dijual, itu namanya pencurian. Enggak boleh. Dana negara harus tepat sasaran. Petani harus yang benar-benar mengelola, bukan yang cuma numpang nama,” tegasnya.

DPRD Kukar berkomitmen terus mengawasi agar setiap rupiah yang dikeluarkan melalui APBD memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Evaluasi menyeluruh terhadap program yang belum optimal dinilai penting agar anggaran tidak terbuang sia-sia, sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan daerah.[]

Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum