Potensi Perempuan Kukar Besar, Sri Muryani Minta Dukungan Nyata

ADVERTORIAL – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) Sri Muryani menyoroti minimnya perhatian terhadap isu keperempuanan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, kebijakan strategis itu seharusnya memberi ruang yang lebih besar bagi perlindungan dan pemberdayaan perempuan, terutama di tengah meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sri mengatakan, saat mengikuti pembahasan RPJMD beberapa waktu lalu, ia tidak melihat program yang secara khusus mengedepankan kepentingan perempuan sebagai prioritas pembangunan lima tahun ke depan. “Tapi saya sangat menyayangkan dari program Bupati itu tidak menitikberatkan, tidak menjadi skala prioritas pembangunan di perempuan,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (02/08/2025).

Ia mengingatkan, pembangunan tidak hanya berbicara soal fisik seperti jalan dan jembatan, melainkan juga harus melibatkan perlindungan serta penguatan kapasitas kelompok rentan. Perempuan kepala keluarga, kata Sri, menjadi salah satu kelompok yang membutuhkan dukungan nyata agar mampu bersaing dan bertahan di tengah tantangan sosial-ekonomi.

“Jadi yang saya sayangkan, pemberdayaan perempuan ini hanya sebagai pelengkap, bukan prioritas,” tuturnya.

Legislator ini menambahkan, meskipun RPJMD kurang mengakomodasi kepentingan perempuan, pihaknya di DPRD akan terus memperjuangkan agar anggaran dan program pemberdayaan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. “Next tetap kami dorong setiap RKPD. Kami berusaha untuk mendorong memasukkan anggaran-anggaran untuk kepentingan perempuan,” tegasnya.

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010, jumlah perempuan di Kukar tercatat sebanyak 296.294 jiwa dari total populasi 626.286 orang. Sementara itu, data terbaru menunjukkan jumlah penduduk Kukar pada akhir 2024 telah mencapai 806.964 jiwa, meskipun belum tersedia rincian berdasarkan jenis kelamin. Sri menekankan, angka tersebut memperlihatkan potensi besar perempuan, apalagi sekitar 46 ribu di antaranya berperan sebagai kepala keluarga.

Ia berharap pemerintah daerah mulai memberi porsi yang lebih jelas bagi kelompok perempuan dalam setiap dokumen perencanaan, agar mereka tidak sekadar menjadi pelengkap, tetapi juga penggerak utama pembangunan di Kutai Kartanegara.[]

Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum