Kasus Kepala SMPN 1 Prabumulih, Kemendagri Turun Tangan
JAKARTA – Isu pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, menjadi sorotan nasional setelah video siswa menangis melepas kepergiannya viral di media sosial. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun turun tangan dengan memanggil Wali Kota Prabumulih, Arlan, serta Roni untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis (18/09/2025) di kantor Inspektorat Jenderal.
“Jadi, sesuai surat yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Pak Wali Kota Prabumulih itu hari ini dipanggil ke Inspektur Jenderal untuk dilakukan pemeriksaan atas informasi yang sama-sama kita dengar,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan, kepada wartawan.
Menurut Benny, pemanggilan ini bertujuan meluruskan informasi yang simpang siur di masyarakat. “Yang diminta datang itu kepala sekolah dan wali kota untuk diperiksa hari ini di kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya menambahkan.
Kasus ini mencuat bukan semata karena isu mutasi pejabat sekolah, melainkan juga dampak emosional yang ditimbulkan dari video viral tersebut. Banyak warganet bersimpati pada sosok Roni dan mempertanyakan keputusan pemerintah daerah. Situasi ini memperlihatkan betapa besar pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik dan menekan otoritas untuk segera memberi klarifikasi.
Arlan sendiri membantah keras tudingan bahwa dirinya telah memberhentikan Roni. “Di media dikatakan Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoaks. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolah itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah tidak betah di situ,” jelasnya.
Ia juga menepis isu yang mengaitkan persoalan ini dengan anaknya. Kabar bahwa sang anak membawa mobil ke sekolah hingga ditegur kepala sekolah disebutnya tidak benar.
“Berita masalah anak saya itu hoaks. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolah dan anak saya selalu diantar. Kalau ini dianggap satu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabumulih mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat,” ujar Arlan.
Lebih lanjut, ia menegaskan teguran terhadap Roni semata-mata karena persoalan internal sekolah. Bahkan, guru yang dianggap bermasalah telah lebih dulu dipindahkan sejak sepekan sebelumnya.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana isu lokal bisa cepat membesar menjadi perbincangan nasional. Video singkat yang menyentuh emosi publik ternyata mampu memengaruhi persepsi masyarakat, bahkan memaksa pemerintah pusat untuk turun tangan.
Kini publik menanti hasil pemeriksaan Kemendagri yang diharapkan dapat mengurai benang kusut persoalan ini. Bagi banyak pihak, kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa transparansi dan komunikasi terbuka dari pejabat publik sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial. []
Diyan Febriana Citra.
