141 Satgas Dibentuk untuk Percepatan Layanan Gizi di Wilayah 3T
JAKARTA – Upaya pemerintah mempercepat pembangunan layanan gizi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) kini mendapat dorongan baru dengan dibentuknya 141 satuan tugas (satgas) khusus. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, satgas tersebut memiliki mandat strategis untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan efektif, terutama melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Satgas konsentrasi di 3T, ada 141 satgas di tingkat kabupaten yang ada, mereka tugas utamanya memfasilitasi mulai dari menyiapkan lahan untuk SPPG, entah dari pemerintah daerah maupun mitra,” ujar Tito saat penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Kemendagri, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Kamis (18/09/2025).
Tito menjelaskan, wilayah 3T kerap menghadapi kendala geografis seperti hutan lebat dan pulau-pulau terpencil. Karena itu, satgas diharapkan mampu mengusulkan lokasi-lokasi yang tepat agar pembangunan SPPG tidak hanya sekadar berjalan, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Dalam pembagian tugas, Kementerian PU akan berfokus membangun infrastruktur fisik SPPG. Sementara itu, Kemendagri berperan memastikan kesiapan lahan dan wilayah target pembangunan.
“Ada 806 yang memenuhi syarat, 264 dibangun PU, 542 diserahkan kepada BGN, apakah akan menggandeng pemerintah daerah atau mitra. Kita menyesuaikan definisi 3T sesuai Peraturan Presiden di 62 kabupaten, kita akan bantu all out,” tegas Tito.
Selain itu, BGN memiliki peran krusial dalam menentukan standar pelayanan gizi serta melakukan rekrutmen tenaga kerja yang akan mengelola fasilitas tersebut. Dengan demikian, pembangunan SPPG tidak hanya berhenti pada penyediaan gedung, tetapi juga menjamin kualitas layanan yang berkelanjutan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menuturkan hingga kini sudah berdiri 8.344 SPPG yang seluruhnya didanai masyarakat. Jumlah itu menunjukkan partisipasi publik yang tinggi, meski pemerintah tetap menilai perlu adanya percepatan agar manfaat program lebih merata.
Untuk daerah aglomerasi, BGN mengandalkan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari TNI, organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, hingga asosiasi pengusaha.
“Sudah terdaftar 29 ribu (mitra) dengan total penerima manfaat di masing-masing SPPG atas 1.000 orang, langkah yang kami lakukan bagaimana mempercepat proses verifikasinya karena tiap hari kita bisa memverifikasi 100-150 SPPG,” jelas Dadan.
Sementara itu, untuk wilayah terpencil dengan jumlah mitra yang lebih kecil, strategi berbeda diterapkan. Pemerintah daerah diminta membentuk satgas sesuai arahan Mendagri agar pendataan SPPG yang bisa dibangun lebih akurat. Dengan langkah ini, pemerintah berharap tidak ada daerah 3T yang tertinggal dalam pemenuhan gizi dasar masyarakat.
Kebijakan pembangunan SPPG di wilayah 3T dipandang penting bukan hanya sebagai bagian dari program MBG, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. []
Diyan Febriana Citra.
