Kebuntuan Anggaran Ancam Shutdown Pemerintah AS

WASHINGTON – Ancaman penutupan parsial pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali menghantui setelah Senat menolak rancangan pendanaan jangka pendek yang sebelumnya disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat (19/09/2025). Kegagalan ini meningkatkan risiko shutdown yang dapat memengaruhi jutaan warga Amerika dan operasional pemerintahan federal.

Di DPR, rancangan anggaran yang digagas Partai Republik disetujui dengan selisih tipis. Rencana itu bertujuan mempertahankan pendanaan pemerintah hingga akhir November 2025. Namun, beberapa jam kemudian, Senat menolak dengan perolehan 44 suara mendukung dan 48 menolak, tidak mencapai ambang 60 suara yang diperlukan untuk lolos. Sementara itu, alternatif dari Partai Demokrat, yang mencakup ketentuan penting terkait program kesehatan, juga gagal mendapatkan dukungan mayoritas.

Dengan kedua kamar legislatif gagal mencapai kesepakatan, dan batas waktu perpanjangan anggaran federal berakhir pada tengah malam 30 September 2025, risiko shutdown kian nyata. Penutupan ini diperkirakan akan menghentikan berbagai layanan pemerintah, termasuk pemrosesan visa, operasional lembaga federal non-esensial, dan pelayanan publik lainnya. Gaji ratusan ribu pegawai federal dapat tertunda, sementara program wajib seperti Jaminan Sosial (Social Security) dan Medicare masih akan berlanjut.

Situasi ini menjadi sorotan publik karena menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan sosial. Dampak langsung akan terasa pada masyarakat yang bergantung pada layanan pemerintah, sektor wisata yang mengandalkan taman nasional, serta industri yang berkaitan dengan perizinan federal.

Perpecahan politik yang tajam terlihat jelas dalam kebuntuan ini. Partai Demokrat mengkritik rancangan DPR karena dinilai mengabaikan prioritas kesehatan dan kesejahteraan publik. Sebaliknya, Partai Republik menekankan pentingnya RUU sementara agar memberikan waktu tambahan untuk negosiasi jangka panjang, meski tidak mencakup beberapa program sosial penting.

Sejarah menunjukkan bahwa shutdown tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah federal. Dengan waktu yang semakin sempit, tekanan kini berada pada kedua pihak untuk menemukan kompromi yang memungkinkan pemerintah tetap beroperasi dan risiko gangguan layanan publik diminimalkan.

Para pengamat menilai bahwa resolusi cepat masih memungkinkan, tetapi hanya jika kedua pihak bersedia melakukan konsesi. Sementara itu, masyarakat dan pelaku ekonomi diperingatkan untuk mempersiapkan kemungkinan terganggunya layanan pemerintah dalam beberapa hari mendatang. []

Diyan Febriana Citra.