Ribuan Petani Turun ke Jalan Tuntut Reforma Agraria 24 September
JAKARTA – Ribuan petani dari berbagai wilayah Indonesia turun ke jalan memperingati Hari Tani Nasional, Rabu (24/09/2025). Aksi ini menjadi momentum untuk menyoroti 24 persoalan struktural agraria yang dinilai tak kunjung tuntas sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960.
Sekitar 12 ribu petani dijadwalkan menuju Jakarta, sementara 13 ribu lainnya menggelar demonstrasi di sejumlah daerah. Titik aksi tersebar di Aceh Utara, Medan, Palembang, Jambi, Bandar Lampung, Semarang, Blitar, Jember, Makassar, Palu, Sikka, Kupang, hingga Manado.
Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, menyampaikan bahwa aksi ini membawa sembilan tuntutan perbaikan. “Melalui aksi ini, para petani akan menyampaikan sembilan tuntutan perbaikan atas 24 masalah struktural (krisis) agraria akibat 65 tahun UUPA 1960 dan agenda reforma agraria yang tidak dijalankan lintas rezim pemerintahan,” ujarnya, Minggu (21/09/2025).
Menurut Dewi, upaya reforma agraria yang dijalankan pemerintah selama satu dekade terakhir tak memberi hasil signifikan. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dinilai gagal menjawab ketimpangan kepemilikan tanah.
“Rakyat tetap tak punya kanal penyelesaian konflik agraria. Kementerian Agraria, Kehutanan, BUMN, Pertanian, Desa PDTT, hingga TNI-Polri masih abai pada masalah kronis agraria,” katanya.
Dewi menambahkan, saat ini satu persen kelompok elit menguasai 58 persen tanah dan sumber daya, sementara 99 persen rakyat berebut sisanya. Kondisi ini memperparah konflik agraria yang kian meningkat.
“Konflik agraria dengan luas mencapai 7,4 juta hektar. Dampaknya, 1,8 juta keluarga kehilangan tanah, kehilangan mata pencaharian dan masa depan,” ucapnya.
Ia juga menilai proyek-proyek besar negara justru memperparah situasi. Program strategis nasional (PSN), food estate, kawasan pariwisata strategis, kawasan ekonomi khusus, hingga militerisasi pangan dianggap merampas tanah petani dan wilayah adat.
“PSN, food estate, Badan Otorita Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau Kawasan Ekonomi Khusus, bank tanah dan militerisasi pangan terus meluas ke kampung-kampung,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah menyampaikan capaian berbeda. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa sektor pertanian justru mengalami lompatan besar. Dalam rapat kerja bersama DPD RI (15/09/2025), ia menyebut produksi beras 2025 diproyeksi 34 juta ton dengan stok mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sejak kemerdekaan. Pertumbuhan sektor pertanian juga mencapai 10,52 persen pada kuartal I 2025, sementara nilai tukar petani (NTP) naik menjadi 123,57.
“Pertama, kita lihat produksi khususnya beras hingga Oktober 2025 mencapai 31 juta ton. Ini proyeksi BPS. Estimasi kita 34 juta ton di 2025. Dan ini merupakan hasil kerja keras kita semua, termasuk support dari Komite II DPD RI,” kata Amran.
Dengan dua narasi berbeda ini di satu sisi kritik keras petani terhadap ketimpangan agraria, dan di sisi lain klaim pemerintah tentang kemajuan pertanian aksi Hari Tani Nasional 2025 mencerminkan besarnya jurang persepsi antara masyarakat tani dan pemerintah mengenai arah kebijakan agraria di Indonesia. []
Diyan Febriana Citra.
