Ribuan Buruh Geruduk DPR Tuntut Pengesahan RUU Ketenagakerjaan
JAKARTA – Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (22/09/2025). Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan estimasi massa mencapai 5.000 orang.
Koordinator aksi yang turut memimpin di antaranya Fredy Sembiring, Ferri Nuzarli, Nu’man Fauzi, Rohman, dan Eddy Kuncoro. Kehadiran ribuan buruh ini menjadi bagian dari konsolidasi gerakan pekerja nasional yang menyoroti kebijakan ketenagakerjaan.
Dalam pernyataannya, para buruh membawa sejumlah tuntutan yang dinilai krusial untuk perbaikan nasib pekerja di Indonesia. Tuntutan tersebut meliputi dukungan terhadap Polri dalam penegakan hukum, percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, penolakan terhadap kebijakan upah murah, penghapusan sistem outsourcing, serta penegakan supremasi sipil.
Buruh menilai sistem kerja yang masih longgar membuka peluang eksploitasi. Isu upah murah dan outsourcing dianggap merugikan pekerja karena melemahkan jaminan kesejahteraan. Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya RUU Ketenagakerjaan sebagai payung hukum baru yang diharapkan dapat melindungi hak-hak pekerja secara lebih adil.
Di sisi lain, aparat kepolisian telah menyiapkan strategi pengamanan untuk memastikan aksi berjalan tertib. Ribuan personel gabungan ditempatkan di berbagai titik strategis di sekitar DPR guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas maupun potensi gangguan keamanan. Polisi juga mengimbau masyarakat yang melintas di kawasan Gatot Subroto dan sekitarnya agar mewaspadai kemungkinan kemacetan selama aksi berlangsung.
Aksi yang digelar kali ini menegaskan konsistensi buruh dalam menyuarakan hak-hak mereka, sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan perburuhan masih menjadi isu penting di Indonesia. Kehadiran ribuan buruh di Senayan diharapkan tidak hanya sekadar demonstrasi rutin, melainkan juga mampu menggugah keseriusan para pembuat kebijakan untuk merespons tuntutan pekerja dengan langkah konkret. []
Diyan Febriana Citra.
