Keracunan Massal Marak, DPR Minta Evaluasi MBG
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan. Komisi IX DPR menilai masih banyak persoalan mendasar dalam pelaksanaan, mulai dari kasus keracunan massal di sejumlah daerah hingga lemahnya serapan anggaran.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menekankan perlunya langkah korektif agar program ini tidak justru membahayakan anak-anak. Salah satu opsi yang ia dorong adalah melibatkan sekolah secara langsung dalam penyediaan menu makanan.
“Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah,” kata Yahya dalam keterangannya, Senin (22/09/2025).
Menurut Yahya, sekolah jauh lebih memahami karakter serta kebutuhan siswa. Dengan begitu, menu yang disediakan bisa lebih higienis, aman, dan sesuai selera anak. Selama ini, pengelolaan MBG diserahkan kepada yayasan atau UMKM sebagai mitra penyedia dapur dan distribusi makanan.
“Karena akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya,” ujarnya menambahkan.
Data menunjukkan, sejak Januari hingga September 2025, tercatat sedikitnya 5.626 kasus keracunan massal terkait MBG di 17 provinsi. Peristiwa terbaru terjadi di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, yang membuat ratusan pelajar harus menjalani perawatan medis. Kasus serupa juga dilaporkan di Garut, Tasikmalaya, hingga Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.
Selain soal keamanan makanan, serapan anggaran juga menjadi masalah serius. Dari total alokasi Rp71 triliun, hingga September 2025 baru terserap Rp13,2 triliun atau sekitar 18,6 persen. Padahal, klaim pemerintah menyebut program sudah menjangkau 22 juta siswa di 38 provinsi. Namun, angka ini sulit diverifikasi karena minimnya informasi terbuka.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan memberi peringatan tegas. Jika hingga Oktober 2025 serapan anggaran tidak membaik, pemerintah berencana menarik kembali sebagian dana untuk dialihkan ke kebutuhan lain.
Yahya menegaskan, BGN perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan membuka kanal pengaduan publik agar akuntabilitas belanja lebih terjamin. “Karena transparansi dan akuntabilitas yang lemah, dikhawatirkan akan memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.
Meski begitu, Yahya tidak menutup ruang bagi yayasan dan UMKM yang sudah bekerja sama. Menurutnya, mereka masih bisa melanjutkan tugas dengan syarat memperbaiki standar kebersihan dan tata kelola.
DPR juga menjadwalkan rapat dengar pendapat umum pada Senin siang (22/09/2025) dengan melibatkan sejumlah organisasi masyarakat yang fokus pada isu kesehatan dan pendidikan anak. Pertemuan ini diharapkan melahirkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki implementasi MBG di lapangan.
Dengan sorotan yang semakin besar, publik kini menanti apakah pemerintah mampu menjawab persoalan yang mengiringi program MBG, agar tujuan awal menghadirkan generasi sehat dan cerdas benar-benar tercapai. []
Diyan Febriana Citra.
