Buruh Sampaikan Lima Tuntutan Utama ke Puan Maharani
JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menerima audiensi dari perwakilan massa buruh yang menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin (22/09/2025). Pertemuan berlangsung di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Puan didampingi sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, termasuk Ketua Komisi I Utut Adianto dan Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris.
Audiensi ini menjadi wadah bagi buruh untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka terkait sejumlah isu ketenagakerjaan yang menjadi perhatian nasional. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, memaparkan keresahan buruh terkait situasi terkini, termasuk kekhawatiran atas potensi kerusuhan yang belakangan muncul di beberapa aksi.
“Akhir-akhir ini luar biasa, kerusuhan, anarkisme, dan selama buruh turun tidak pernah ada pembakaran terjadi,” ujar Andi Gani. Pernyataan ini menegaskan bahwa aksi buruh selama ini berjalan damai dan menekankan komitmen mereka terhadap ketertiban publik.
Selain itu, Andi Gani menekankan dukungan kepada DPR RI agar terus menjadi rumah rakyat yang terbuka dan tidak takut terhadap intimidasi saat menampung aspirasi masyarakat.
“Yang kedua kami mendukung DPR RI menjadi rumah rakyat, jangan pernah takut atas intimidasi, kami akan dukung terus,” tegasnya.
Dalam unjuk rasa yang digelar hari ini, massa buruh membawa lima tuntutan utama. Pertama, mendukung Polri menegakkan hukum secara profesional dan transparan; kedua, mendorong pengesahan RUU Ketenagakerjaan; ketiga, menolak kebijakan upah murah; keempat, menghapus sistem outsourcing; dan kelima, menegakkan supremasi sipil.
Andi Gani menegaskan bahwa dukungan terhadap Polri juga disertai harapan agar lembaga kepolisian tidak disusupi kepentingan tertentu dan tetap fokus pada profesionalisme. “Karena soal pimpinan Polri merupakan hak prerogatif presiden yang tidak boleh diintervensi siapa pun,” katanya.
Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal menambahkan bahwa kedua konfederasi buruh mendukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus melaksanakan program-program yang berpihak kepada rakyat. Ia memastikan bahwa pimpinan DPR siap menerima delegasi buruh sebagai bagian dari upaya penyaluran aspirasi secara konstruktif.
Pertemuan ini menjadi bukti keterbukaan DPR dalam menampung masukan masyarakat dan menegaskan peran parlemen sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyat. Audiensi yang berlangsung damai juga diharapkan mampu memperkuat komunikasi dan kerja sama antara buruh, DPR, dan aparat negara, sehingga kebijakan ketenagakerjaan yang disusun dapat lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas. []
Diyan Febriana Citra.
