Ribuan Siswa Keracunan, Program Makan Bergizi Gratis Jadi Sorotan

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan ribuan siswa mengalami keracunan di berbagai daerah. Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari mengungkapkan data yang dihimpun dari sejumlah lembaga resmi menunjukkan jumlah kasus cukup mengkhawatirkan.

Qodari menyebut, laporan dari Kementerian Kesehatan mencatat 60 kasus dengan 5.207 siswa terdampak hingga 16 September 2025. Sedangkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaporkan 55 kasus dengan 5.320 korban hingga 10 September 2025. “(Data) dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” ujar Qodari di Istana, Jakarta, Senin (22/09/2025).

Dari catatan yang disampaikan, Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah insiden tertinggi. Puncak kasus tercatat pada Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak terjadi di provinsi tersebut. “Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” ucap Qodari.

Menurut Qodari, salah satu penyebab rentannya kasus keracunan adalah kurangnya standar mutu layanan di lapangan. Ia menegaskan pentingnya setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sertifikasi yang jelas dari Kementerian Kesehatan. “Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” imbuhnya.

Sorotan tidak hanya datang dari lingkaran pemerintah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, juga menilai pelaksanaan MBG harus lebih diperhatikan. Ia menekankan evaluasi wajib dilakukan agar program yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi anak tidak justru membawa risiko kesehatan. “Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, agar pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik. Jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (22/9/2025).

Puan mengakui, menjalankan program sebesar MBG memang bukan hal mudah, apalagi dilaksanakan serentak di berbagai daerah. Namun, ia menekankan bahwa keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas. Ia bahkan mendesak agar pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh. “Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut, karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total,” kata politikus PDI-P tersebut.

Dengan meningkatnya jumlah kasus keracunan, peringatan dari lembaga eksekutif maupun legislatif menjadi sinyal kuat bahwa program MBG membutuhkan pengawasan lebih ketat. Tanpa evaluasi serius dan penjaminan standar mutu, program yang semestinya menyehatkan justru berpotensi membahayakan peserta didik.[]

Admin03