RAPBD 2026 KKR Menurun, Jainal Abidin Optimis Roda Pembangunan Tetap Berjalan
Pemkab Kubu Raya menyerahkan RAPBD 2026 kepada DPRD Kubu Raya seusai rapat paripurna, (Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Jainal Abidin, SH.I., MH ketiga dari kiri) Selasa (23/9/2025).
KUBU RAYA, PRUDENSI.COM-Meski Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2026 Kabupaten Kubu Raya mengalami penurunan sebesar Rp1,91 triliun bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,98 triliun, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Jainal Abidin, SH.I., MH memastikan roda pembangunan tetap berjalan.
“Dalam KUAPPAS yang sudah disepakati antara Pemkab Kubu Raya bersama DPRD Kubu Raya, APBD 2026 ditetapkan Rp1,91 triliun, menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,98 triliun,”ujar Jainal Abidin, Selasa (23/9/2025).
Namun demikian Legislator PKB ini mengapresiasi kerja keras Bupati Sujiwo yang berhasil membawa masuk dana bantuan pusat senilai Rp500 miliar pada tahun anggaran 2025.
“Hasil komunikasi intensif dengan kementerian dan DPR RI, Itu perjuangan luar biasa,” Kata Jainal Abidin.
Untuk itu dengan penurunan APBD 2026 tersebut, dirinya mengingatkan agar seluruh jajaran lingkup Pemkab Kubu Raya harus bergerak lebih cepat dan responsif. Persoalan Kubu Raya luar biasa, maka kerjanya juga harus di atas luar biasa. Kalau kerja biasa-biasa saja, kita akan tertimpa masalah.
Sementara itu Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo, SE, M.Sos mengatakan, meski APBD menurun, fokus pembangunan tetap diarahkan pada sektor infrastruktur.
Hal tersebut selaras dengan hasil survei Pemerintah Daerah yang menunjukkan 53 persen masyarakat Kubu Raya menginginkan perbaikan infrastruktur.
“APBD itulah yang ditunggu-tunggu rakyat, karena di dalamnya ada amanat perda, hak-hak rakyat,” kata Sujiwo.
Ia menilai, bahwa semakin cepat RAPBD disahkan, maka semakin cepat juga hak-hak rakyat bisa kita laksanakan.
“Untuk itu, saya sudah instruksikan agar pada bulan Juni atau Juli tahun depan semua proses lelang, baik lelang maupun non-lelang, harus sudah tuntas,” tegas Sujiwo.
Menurut Sujiwo, pemenuhan mandat minimal 40 persen anggaran untuk infrastruktur menjadi komitmen bersama Pemkab dan DPRD.
Namun, ia mengakui keterbatasan fiskal daerah membuat pencapaian target tersebut tidak mudah, mengingat transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipastikan mengalami pemotongan.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, bisa jalan di tempat saja sudah hebat. Tahun ini kita terbantu dengan masuknya kurang lebih Rp500 miliar dari pusat,” ucapnya.(rac)
