DPR Sahkan RAPBN 2026, Program Makan Bergizi Gratis Serap Rp 335 Triliun

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 akhirnya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (23/09/2025). Dari total belanja negara tahun depan, sorotan publik tertuju pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai mencapai Rp 335 triliun.

Besarnya anggaran MBG menuai perbandingan dengan alokasi sektor lain. Dalam APBN 2026, dana pendidikan memang meningkat menjadi Rp 757,8 triliun dari tahun sebelumnya sekitar Rp 690 triliun. Namun, sebagian besar anggaran tersebut, yakni Rp 223 triliun, dialihkan untuk program MBG. Angka itu jauh melampaui alokasi untuk beasiswa siswa hingga mahasiswa yang hanya mencapai Rp 57,7 triliun, serta belanja untuk guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS), Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah, dan dosen non-PNS yang totalnya Rp 91,4 triliun.

Menurut data Indonesia.go.id, pembiayaan MBG berasal dari tiga sektor. Sektor pendidikan menyumbang porsi terbesar, yaitu Rp 223 triliun atau 83,4 persen. Sementara dari sektor kesehatan mencapai Rp 24,7 triliun dan sektor ekonomi Rp 19,7 triliun. Dari anggaran yang terkumpul, belanja barang, termasuk pengadaan makanan bergizi, menyerap Rp 261 triliun atau 97,7 persen. Sisanya terbagi untuk belanja pegawai Rp 3,8 triliun dan belanja modal sekitar Rp 3 triliun.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan penggunaan dana tersebut. “Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 34 triliun akan dialokasikan untuk bantuan pangan bergizi bagi anak sekolah, Rp 3,1 triliun untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta Rp 3,9 triliun untuk belanja pegawai. Selain itu, Rp 3,1 triliun untuk digitalisasi, Rp 700 miliar untuk pemantauan dan pengawasan, serta Rp 3,8 triliun untuk penyediaan dan penyaluran, termasuk pelatihan tenaga gizi,” ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan perlunya evaluasi penyerapan anggaran, khususnya di kementerian dan lembaga dengan porsi besar namun realisasi rendah. “Tadi saya ajak ke Pak Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/09/2025) lalu. Ia menambahkan, “Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur.”

Merespons hal itu, Kepala BGN optimistis MBG tidak akan terdampak. “Saya nggak khawatir terkait dengan itu karena penyerapan kita, insya Allah, akan selesai, apalagi Rp 71 triliun tahun ini pasti terserap,” ucap Dadan. Meski begitu, ia mengakui masih ada Rp 9,1 triliun yang belum dapat digunakan karena menunggu pencairan. Bahkan, pihaknya memproyeksikan program ini membutuhkan tambahan hingga Rp 50 triliun. “Pak Presiden sudah membuat standby Rp 100 triliun, jadi kami tidak risau yang begitu-begitu karena kami tahu apa yang harus kami lakukan,” tegasnya.[]

Admin01