Nasdem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN agar Kawasan Lebih Hidup

JAKARTA – Dukungan terhadap rencana penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik pada 2028 kembali mengemuka. DPP Partai Nasdem menyatakan persetujuannya dengan alasan agar proyek pembangunan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tidak terbengkalai dan benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya.

“Yang penting IKN tidak mubazir, tidak mangkrak, bisa berfungsi,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustopa, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Sebelumnya, Partai Nasdem juga sempat mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN. Menurut Saan, langkah itu bisa menghadirkan aktivitas nyata di kawasan yang kini tengah dibangun tersebut. “Kalau ada Wapres berkantor di sana kan aktivitas di IKN pun menjadi lebih hidup. Semua bangunan bisa terawat dengan baik,” ujarnya.

Meski begitu, pemerintah menegaskan penetapan IKN sebagai ibu kota politik tidak berarti akan ada pembagian fungsi lain seperti ibu kota ekonomi atau budaya. Penegasan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.

Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menjelaskan penggunaan istilah ibu kota politik berkaitan dengan fungsi pokok IKN sebagai pusat pemerintahan. “Intinya begini, kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai ibu kota, maka tiga lembaga yang merupakan pilar kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu sudah harus ada fasilitasnya,” jelas Qodari di Jakarta, Senin (22/09/2025) lalu.

Ia menekankan, Presiden Prabowo Subianto sudah menargetkan bahwa pada 2028 seluruh lembaga utama negara harus memiliki sarana dan fasilitas permanen di IKN. “Nah, kalau baru ada eksekutif, baru ada istana negara, tapi legislatif alisnya bayarnya nggak ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu. Nah ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo, bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya,” ujarnya.

Dengan rencana tersebut, IKN diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, melainkan segera menjadi pusat kegiatan politik dan pemerintahan. Bagi Nasdem, memastikan adanya aktivitas nyata dari pejabat negara di kawasan itu akan mempercepat tumbuhnya ekosistem baru, sekaligus menjawab kekhawatiran publik bahwa proyek strategis nasional ini hanya menjadi simbol tanpa fungsi.[]

Admin05