PDRM Tegaskan Malaysia Bukan Pusat Operasi Hamas

KUALA LUMPUR – Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) menolak dengan tegas tuduhan yang menyebut Malaysia dijadikan pangkalan operasi Hamas. Ketua Polis Negara, Datuk Seri Mohd Khalid Ismail, menekankan bahwa tuduhan tersebut tidak berlandaskan fakta dan justru menyesatkan persepsi internasional mengenai posisi Malaysia dalam isu keamanan regional.

Dalam konferensi pers di Bukit Aman, Khalid menegaskan keamanan nasional tetap terkendali berkat sinergi erat antara PDRM, Jabatan Imigresen, Jabatan Kastam, dan Agensi Kawalan serta Perlindungan Sempadan Malaysia (AKPS). Menurutnya, stabilitas tersebut juga didukung oleh kerja sama dengan negara-negara tetangga, termasuk Thailand.

“Berdasarkan kedudukan Malaysia sebagai negara Islam, perjuangan di Palestin sememangnya dekat di hati rakyat. Atas sebab itu, kita sentiasa memberi sokongan berterusan kepada Palestin, bagaimanapun agensi keselamatan tetap berwaspada supaya semangat solidariti itu tidak dieksploitasi untuk tujuan yang menyalahi undang-undang,” kata Khalid, Kamis (25/09/2025), mengutip BERNAMA.

Ia mencontohkan keberhasilan operasi lintas batas, salah satunya di Sadao, Thailand, yang menggagalkan penyelundupan senjata api. Informasi intelijen dibagikan kedua negara untuk melacak jaringan pelaku.

“Kes tangkapan di Sadao membabitkan penyeludupan senjata api berjaya digagalkan dengan tindakan undang-undang diambil pihak berkuasa Thailand. Kita berkongsi maklumat dengan Thailand untuk mengenal pasti rangkaian mereka dan akan terus bekerjasama dalam perkara sebegini,” ujarnya.

Khalid menegaskan, isu keamanan tidak pernah dinegosiasikan, terutama terkait ancaman terorisme, penyelundupan senjata, maupun aktivitas kelompok kriminal terorganisasi.

“Keselamatan negara adalah terkawal, kita akan terus memperkukuhkan kerjasama dengan rakan serantau bagi memastikan tiada kumpulan yang menjadikan negara ini sebagai pangkalan operasi,” tegasnya.

Kontroversi ini mencuat setelah Jonathan Schanzer, mantan analis keuangan terorisme di Departemen Keuangan Amerika Serikat, menuduh Malaysia sudah lama menjadi pusat operasi Hamas dan menuding Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak peduli terhadap proses perdamaian Israel-Palestina.

Pernyataan tersebut menuai reaksi keras, terlebih setelah Anwar menegaskan sikap Malaysia di forum internasional untuk tetap mendukung perjuangan Palestina dan mendesak negara-negara lain mengakhiri hubungan diplomatik maupun perdagangan dengan Israel.

Bagi Malaysia, solidaritas terhadap rakyat Palestina adalah soal kemanusiaan, bukan dukungan terhadap kelompok bersenjata. Sikap tegas PDRM menegaskan bahwa negara itu tetap berada pada jalur hukum dan kerja sama regional dalam menjaga keamanan, sekaligus konsisten memperjuangkan hak rakyat Palestina di panggung diplomasi global. []

Diyan Febriana Citra.