Kemenko Polkam Resmi Bubarkan Desk dan Satgas Karhutla

JAKARTA – Setelah hampir tujuh bulan beroperasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memutuskan membubarkan Desk dan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Keputusan ini diambil lantaran kondisi kebakaran hutan pada 2025 dinilai terkendali.

Langkah tersebut disampaikan langsung Menko Polkam Djamari Chaniago dalam pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto di Jakarta, Rabu (24/09/2025). Penanganan Karhutla selanjutnya akan kembali berada di bawah tanggung jawab masing-masing kementerian dan lembaga.

“Pencapaian ini patut diapresiasi, tapi jangan sampai membuat kita lengah,” tegas Djamari dalam keterangan pers, Kamis (25/09/2025).

Dalam audiensi itu, Suharyanto menyampaikan data bencana nasional 2021–2024. Sebanyak 76 persen kejadian bencana pada periode tersebut didominasi banjir dan cuaca ekstrem. Namun, diskusi kali ini lebih terfokus pada dinamika Karhutla di enam provinsi prioritas. Menurutnya, keberhasilan mengendalikan api tahun ini tak lepas dari kerja sama lintas sektor, mulai dari kementerian, aparat penegak hukum, hingga pemerintah daerah.

“Sinergi ini penting agar setiap kementerian dan lembaga bergerak selaras, tidak jalan sendiri-sendiri,” ujar Suharyanto. Ia menambahkan, operasi udara, operasi darat, serta penegakan hukum menjadi faktor kunci dalam pengendalian kebakaran.

Meski demikian, Djamari mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah maupun masyarakat terlena. “Sekecil apapun, api harus dipadamkan dan jangan tunggu api membesar. Antisipasi sejak dini menjadi modal yang harus terus dimaksimalkan,” ucapnya. Ia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah sama pentingnya dengan upaya di tingkat pusat.

Suharyanto pun menegaskan perlunya kewaspadaan menghadapi siklus iklim global. Fenomena El Nino yang diperkirakan kembali muncul pada 2027 disebut bisa meningkatkan ancaman Karhutla.

“Kami sepakat dengan apa yang menjadi arahan Menko Polkam. Kalau kita tidak bersiap sejak sekarang, risiko kebakaran bisa kembali besar,” kata dia.

Pertemuan yang juga dihadiri pejabat utama BNPB seperti Rustian dan Mayjen TNI Budi Irawan itu ditutup dengan komitmen memperkuat mitigasi bencana. Meski Desk Karhutla resmi dibubarkan, strategi pencegahan di tingkat lokal hingga pusat ditekankan agar terus berjalan.

Sebagai catatan, Desk Karhutla sebelumnya dibentuk pada Maret 2025 di bawah kepemimpinan Menko Polkam Budi Gunawan. Selain Desk Karhutla, kala itu juga diluncurkan Desk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia–TPPO. Pembentukan dua desk tersebut merupakan tindak lanjut dari perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap isu kebakaran hutan dan perlindungan PMI.

Kini, dengan status darurat dinilai menurun, fokus pemerintah beralih pada pembangunan sistem kesiapsiagaan jangka panjang. Tantangannya, menjaga konsistensi agar kerja sama lintas lembaga tidak kendor meski tanpa struktur Desk dan Satgas khusus. []

Diyan Febriana Citra.