Netanyahu Dinyatakan Persona Non Grata di Slovenia
SLOVENIA – Pemerintah Slovenia mengambil langkah diplomatik yang tegas dengan melarang Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memasuki wilayah negara tersebut. Keputusan ini diumumkan usai rapat kabinet pada Kamis (25/09/2025) dan disampaikan secara resmi kepada publik, sebagaimana dilaporkan kantor berita Anadolu.
Sekretaris Negara di Kementerian Luar Negeri dan Eropa Slovenia, Neva Grasic, menegaskan bahwa keputusan itu diambil bukan atas dasar hubungan dengan rakyat Israel, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik Slovenia terhadap hukum internasional. Menurutnya, status persona non grata yang diberikan kepada Netanyahu merupakan konsekuensi dari proses hukum yang tengah dihadapinya atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
“Tindakan ini bukan ditujukan kepada rakyat Israel, melainkan sebagai pesan tegas kepada Pemerintah Israel bahwa Slovenia mengharapkan penghormatan penuh terhadap putusan pengadilan internasional dan hukum humaniter internasional,” ujarnya.
Grasic mengingatkan kembali putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada Juli 2024 yang menyatakan kebijakan Israel di wilayah pendudukan Palestina melanggar hukum kemanusiaan. Putusan itu juga menegaskan bahwa negara-negara anggota PBB berkewajiban untuk tidak mendukung ataupun mengakui situasi yang dihasilkan dari kehadiran ilegal Israel.
Langkah Slovenia semakin mendapatkan legitimasi setelah keluarnya laporan terbaru Komisi Penyelidikan Independen Dewan HAM PBB pada 16 September 2025. Dalam laporan itu, tindakan militer Israel di Gaza dinyatakan memenuhi unsur kejahatan genosida. “Ini merupakan pertama kalinya PBB menyebut tindakan Israel di Gaza sebagai genosida,” kata Grasic.
Bukan pertama kalinya Slovenia mengambil kebijakan serupa. Dua menteri Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, telah lebih dulu ditetapkan sebagai persona non grata pada Juli 2025. Keduanya dinilai mengeluarkan pernyataan bernada genosida dan dianggap menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.
Selain sikap politik tersebut, Slovenia juga menunjukkan dukungan nyata kepada Palestina melalui jalur finansial. Dalam sidang kabinet yang sama, pemerintah menyetujui kontribusi sebesar 1,2 juta euro atau sekitar 1,3 juta dolar AS untuk membantu operasional Otoritas Palestina. Dukungan dana ini menjadi bagian dari inisiatif internasional yang digagas bersama Prancis, Spanyol, Norwegia, dan Arab Saudi.
“Sejak Slovenia mengakui Negara Palestina pada 4 Juni 2024 dan secara aktif terlibat dalam solusi dua negara, penting untuk memperkuat dukungan politik dengan sumber daya finansial,” jelas Grasic.
Sikap Slovenia mencerminkan tren diplomasi baru di Eropa, di mana sejumlah negara mulai mengambil langkah lebih berani dalam menekan Israel untuk mematuhi hukum internasional. Kehadiran Ljubljana dalam forum PBB dan Uni Eropa menunjukkan bahwa negara kecil pun dapat memainkan peran penting dalam diplomasi global, terutama ketika menyangkut isu kemanusiaan dan keadilan internasional. []
Diyan Febriana Citra.
