Pidato Abbas: Otoritas Palestina Siap Pimpin Gaza Pasca Perang

NEW YORK – Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan tekad rakyat Palestina untuk tetap bertahan di tanah mereka, meski dilanda perang berkepanjangan di Gaza. Pesan itu ia sampaikan dalam pidato virtual pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (25/09/2025), setelah Amerika Serikat menolak memberikan visa untuk hadir langsung di New York.

Pidato tersebut berlangsung hanya beberapa hari setelah sepuluh negara Barat, termasuk Prancis, Inggris, Kanada, Australia, dan Belgia, secara resmi mengakui Palestina. Dengan tambahan dukungan ini, sudah sekitar 150 negara anggota PBB yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

“Tidak peduli seberapa besar penderitaan yang kami alami, kami akan tetap bertahan di Gaza dan membangun kembali tanah kami. Itu tidak akan menghancurkan tekad kami untuk hidup. Palestina adalah milik kami,” ujar Abbas dari Ramallah, Tepi Barat.

Dalam paparannya, Abbas menyebut tindakan Israel di Gaza sebagai bentuk genosida dan kejahatan perang. Ia juga menegaskan kembali bahwa Gaza merupakan bagian integral dari Palestina. Namun, ia mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang besar. “Tindakan itu tidak mewakili rakyat Palestina,” tegasnya.

Abbas menambahkan bahwa Otoritas Palestina siap mengambil alih pemerintahan Gaza pascaperang dan menolak keterlibatan Hamas dalam struktur politik. “Kami tegaskan kembali bahwa kami tidak menginginkan negara bersenjata,” katanya.

Pernyataan tersebut menuai reaksi beragam. Dari pihak Israel, Menteri Luar Negeri Gideon Saar menilai ucapan Abbas hanyalah retorika. “Israel tidak akan kembali tertipu,” tulisnya melalui platform X. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel menegaskan bahwa pengakuan negara-negara lain terhadap Palestina tidak memiliki dampak hukum bagi Israel.

Di sisi lain, Hamas mengecam keras pidato Abbas. Mereka menilai pengucilan terhadap kelompok mereka adalah bentuk pelanggaran hak rakyat Palestina.

“Itu adalah pelanggaran terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” tulis Hamas dalam pernyataan resmi. Kelompok tersebut menegaskan senjata mereka tidak akan diletakkan selama pendudukan Israel berlanjut.

Sidang Umum PBB tahun ini memang dipenuhi isu pengakuan kenegaraan Palestina. Konflik Gaza yang telah merenggut lebih dari 65.000 korban jiwa dan menyebabkan lebih dari satu juta orang mengungsi membuat dukungan internasional kian deras. Meski begitu, Amerika Serikat bersama Israel menolak langkah pengakuan tersebut, dengan alasan hal itu hanya akan memperkuat Hamas.

Namun, sejumlah diplomat menyebut Presiden AS Donald Trump memberi sinyal berbeda. Ia diyakini berusaha menenangkan negara-negara Arab dengan memastikan Israel tidak akan dibiarkan mencaplok Tepi Barat. Hal ini membuka ruang diplomasi baru, meski jalan menuju solusi dua negara masih penuh tantangan. []

Diyan Febriana Citra.