BPS, Fondasi Penyaluran Rumah Subsidi Tepat Sasaran
JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, menegaskan peran vital data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mendukung program penyediaan rumah bersubsidi. Menurutnya, data BPS menjadi pilar utama yang memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (27/09/2025), Ara menjelaskan bahwa Kementerian PKP termasuk instansi yang paling sering mengandalkan data BPS. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar semua kementerian dan lembaga merujuk pada data resmi BPS sebagai satu-satunya acuan.
“Mungkin kementerian yang paling banyak menggunakan data BPS adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Karena sesuai arahan Presiden, kita wajib menggunakan sumber satu-satunya data dari BPS,” ujar Ara.
Menurutnya, ketepatan data adalah kunci agar program subsidi perumahan dapat berjalan efektif. Tanpa basis data yang solid, kebijakan rawan salah sasaran dan justru menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, keberadaan BPS dianggap sangat strategis dalam mengawal berbagai program pembangunan.
Ara juga menekankan bahwa penggunaan data BPS tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga bisa menjadi rujukan bagi investor, akademisi, maupun lembaga swadaya masyarakat.
“Ukuran yang terukur ini bisa dipakai siapa pun. Investor bisa pakai, LSM bisa pakai, kalangan intelektual pun bisa memberikan kritik dan apresiasi berdasarkan data-data dari BPS,” kata dia.
Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi terhadap perubahan yang terjadi di BPS. Menurutnya, lembaga statistik itu kini tampil lebih terbuka, namun tetap berpegang pada integritas metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Ada wajah baru dari BPS yang bisa terbuka, tetapi punya prinsip yang kuat. Integritas metodologinya bisa dipertanggungjawabkan. Harapan saya BPS tambah kredibel, tambah kuat, dan tentu anggarannya juga tambah besar. Karena BPS yang menilai kinerja semua kementerian dan lembaga,” tegas Ara.
Kementerian PKP, kata Ara, berhasil melampaui target penyaluran rumah subsidi berkat dukungan data akurat dari BPS. Ia mencontohkan bahwa hingga saat ini sudah ada sekitar 60 ribu buruh yang memperoleh rumah subsidi.
“Saya tadi baru cek, sekarang sekitar 60 ribu buruh sudah menerima rumah subsidi. Itu semua berkat basis data yang kuat dari BPS. Saya percaya BPS sudah di jalur yang tepat. Saya doakan BPS makin dipercaya, makin menyala, dan tetap menjadi acuan utama pembangunan nasional,” tutur Ara.
Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata bagaimana data yang terukur mampu menunjang pelaksanaan program strategis. Dengan demikian, BPS dipandang tidak hanya sebagai lembaga pengumpul data, tetapi juga sebagai penopang kebijakan pembangunan jangka panjang. []
Diyan Febriana Citra.
