Muktamar PPP, Polisi Siapkan Pengamanan dan Rekayasa Lalin
JAKARTA – Menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dijadwalkan berlangsung pada 27–29 September 2025 di kawasan Ancol, Jakarta Utara, aparat kepolisian telah menyiapkan pola pengamanan khusus. Namun, sorotan publik tidak hanya tertuju pada aspek keamanan, melainkan juga pada dinamika politik internal partai berlambang Ka’bah tersebut.
Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erick Frendriz, memastikan ratusan personel akan dikerahkan demi menjamin keamanan muktamar.
“Kami sudah menyiapkan pengamanan, mulai dari pengamanan terbuka dari Samapta dan Brimob, termasuk pengamanan tertutup dari reserse. Jumlah pengamanan ratusan personel,” ujarnya, Sabtu (27/09/2025).
Selain itu, rekayasa lalu lintas juga dipersiapkan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di kawasan wisata Ancol. Menurut Erick, pengalihan arus lalu lintas akan diberlakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan.
“Untuk pengalihan arus masih situasional. Kami menyiapkan rencana rekayasa lalu lintas apabila terjadi kemacetan,” katanya.
Di balik persiapan teknis tersebut, Muktamar PPP kali ini diyakini menjadi titik krusial bagi arah partai ke depan. Agenda utama muktamar adalah memilih ketua umum baru periode 2025–2030. Persaingan internal diperkirakan berlangsung ketat, dengan petahana Plt Ketua Umum M. Mardiono yang disebut-sebut akan kembali maju. Di sisi lain, muncul nama mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang dikabarkan mengantongi dukungan sejumlah DPW dan DPC.
Muktamar ini dipandang sebagai momentum untuk menguji soliditas PPP setelah beberapa tahun terakhir diterpa dualisme kepemimpinan dan penurunan suara elektoral. Para pengamat menilai hasil pemilihan kali ini akan sangat menentukan posisi PPP dalam percaturan politik nasional, terutama menjelang Pemilu 2029.
Sejumlah tokoh senior partai juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas jalannya muktamar. Mereka menyerukan agar seluruh peserta menjauhi praktik politik uang dan mengutamakan persatuan. Jika konflik internal kembali terjadi, bukan tidak mungkin PPP akan semakin kehilangan basis dukungan di akar rumput.
Dengan pengamanan ketat dari aparat, diharapkan agenda muktamar dapat berlangsung kondusif. Namun, faktor yang lebih menentukan adalah sejauh mana para elite partai mampu mengedepankan kepentingan kolektif di atas ambisi pribadi. Bagi PPP, muktamar ini bukan sekadar memilih ketua umum baru, melainkan juga kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan publik. []
Diyan Febriana Citra.
