Surabaya Mulai Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi 1 Oktober 2025

SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya bersiap menggelar Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Oktober 2025. Program berskala nasional ini menjadi agenda strategis yang bertujuan memperkuat fondasi kebijakan publik agar lebih akurat, menyeluruh, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya, M Fikser, menjelaskan DTSEN akan mengintegrasikan data kependudukan serta sosial ekonomi masyarakat dengan mencocokkannya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ia menegaskan, hasil pemutakhiran ini akan menjadi dasar berbagai kebijakan penting pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Tujuan utama pemutakhiran data ini ada tiga. Pertama, menciptakan Satu Data untuk semua program, sehingga pemerintah memiliki satu sumber data yang sama untuk berbagai kebijakan, mulai dari subsidi hingga perlindungan sosial. Kedua, memastikan program pemerintah lebih tepat sasaran, karena kondisi keluarga bersifat dinamis. Tanpa data terbaru, bantuan sosial berisiko salah sasaran. Ketiga, data yang mutakhir akan mendukung perencanaan pembangunan jangka panjang, khususnya sektor kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan berbasis bukti (evidence-based),” ujar Fikser, Minggu (28/09/2025).

Menurutnya, pendataan ini tidak sekadar rutinitas administratif, melainkan langkah penting untuk menjawab tantangan kota besar seperti Surabaya. Mobilitas penduduk yang tinggi, perubahan status pekerjaan, hingga dinamika ekonomi keluarga memerlukan data yang selalu diperbarui agar tidak terjadi ketimpangan penerima manfaat program pemerintah.

Fikser juga meminta seluruh warga Surabaya agar bersikap terbuka dan kooperatif kepada petugas lapangan. Mulai 1 Oktober 2025, tim pendata akan mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan wawancara singkat terkait identitas keluarga, kondisi tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga ketersediaan sarana prasarana rumah tangga.

“Petugas yang sudah dilatih akan melakukan wawancara singkat terkait identitas keluarga, anggota rumah tangga, kondisi tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, serta sarana prasarana rumah tangga,” jelasnya.

Proses pendataan kali ini menggunakan metode digital. Petugas dibekali aplikasi resmi BPS FASIH-Mobile untuk mencatat seluruh informasi secara langsung. Selain itu, setiap rumah akan difoto dan lokasi dicatat dengan geotag, guna memastikan keakuratan data.

Fikser menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir soal privasi. “Seluruh data warga akan dijaga kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan,” katanya.

DTSEN di Surabaya diharapkan menjadi contoh penerapan Satu Data Indonesia yang efektif. Dengan basis data yang akurat, pemerintah dapat menyalurkan bantuan sosial lebih tepat sasaran, merancang pembangunan lebih terarah, sekaligus memberikan pelayanan publik yang lebih adil dan transparan. []

Diyan Febriana Citra