Mensesneg Cari Solusi Polemik Pencabutan Kartu Liputan Wartawan

JAKARTA – Polemik pencabutan kartu identitas liputan Istana yang dialami jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, mendapat tanggapan langsung dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Ia memastikan pemerintah sedang mencari solusi terbaik agar persoalan ini tidak berlarut.

Pencabutan kartu liputan tersebut terjadi setelah Diana mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makanan Bergizi Gratis (MBG) saat konferensi pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/09/2025). Peristiwa itu kemudian menimbulkan reaksi luas, baik di kalangan jurnalis maupun publik.

“Ya kita cari jalan keluar terbaik lah,” ujar Prasetyo saat ditemui di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (28/09/2025). Menurutnya, Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden telah diperintahkan untuk membuka komunikasi dengan pihak CNN Indonesia. “Jadi besok, kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” imbuhnya.

Sebelumnya, BPMI dikabarkan keberatan dengan pertanyaan yang diajukan Diana karena dianggap tidak sesuai konteks acara. Langkah pencabutan kartu liputan itulah yang kemudian menimbulkan kritik keras dari berbagai organisasi media.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Dewan Pers, hingga Forum Pemred menyampaikan keprihatinan sekaligus penyesalan. Mereka menilai tindakan pencabutan kartu liputan dapat merugikan prinsip kebebasan pers yang dijamin konstitusi, sekaligus memberi preseden buruk bagi hubungan pemerintah dan media.

Forum Pemred, dalam pernyataannya, menekankan bahwa pertanyaan kritis wartawan seharusnya dipandang sebagai bagian dari fungsi kontrol publik, bukan sebagai ancaman. Sementara itu, Dewan Pers meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil langkah yang dapat mengganggu iklim demokrasi dan keterbukaan informasi.

Kasus ini memperlihatkan bagaimana dinamika antara pemerintah dan media masih penuh tantangan. Di satu sisi, jurnalis memiliki tanggung jawab menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan kepentingan publik. Di sisi lain, pemerintah dituntut untuk membuka ruang dialog, sekalipun pertanyaan tersebut dirasa kurang nyaman atau mengganggu narasi yang ingin disampaikan.

Hingga kini, publik menantikan langkah konkret yang akan ditempuh pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini. Banyak pihak berharap kejadian serupa tidak kembali terulang, serta komunikasi antara pihak Istana dan media dapat berjalan lebih sehat dan konstruktif. []

Diyan Febriana Citra.