Kabupaten/Kota Jabar Wajib Miliki Lembaga Aduan MBG
BOGOR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah lebih cepat dalam mengawasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pembentukan tim evaluasi dan monitoring MBG di tingkat provinsi tanpa harus menunggu terbentuknya satgas pusat.
Pernyataan itu ia sampaikan setelah menggelar rapat koordinasi bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Gedung Pakuan, Kota Bogor, Senin (29/09/2025).
“Sambil menunggu Perpres, Pemprov Jawa Barat akan membentuk tim evaluasi, monitoring, dan sebagai Satgas MBG Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi.
Menurut Dedi, tim ini tidak hanya sekadar memeriksa laporan administratif, tetapi akan terjun langsung mengecek seluruh rantai distribusi. Mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, ketepatan pengiriman, hingga pemeriksaan kualitas rasa makanan.
Ia menegaskan, guru tidak diperkenankan menjadi penguji makanan karena tugas itu akan diemban oleh tim resmi. “Kami ingin kualitas makanan benar-benar objektif, bukan hanya asumsi,” katanya.
Selain tim di tingkat provinsi, setiap kabupaten/kota di Jawa Barat juga diwajibkan membentuk lembaga pengaduan khusus. Dengan demikian, keluhan terkait kualitas maupun kuantitas makanan bisa langsung disampaikan oleh guru maupun siswa.
“Nanti guru atau siswa boleh mengadukan tentang kualitas makanan, kuantitas makanan, atau porsinya,” jelas Dedi.
Ia menambahkan, anggaran Rp10 ribu per porsi sudah memperhitungkan keuntungan Rp2 ribu bagi penyedia. Karena itu, penyajian makanan tidak boleh dikurangi secara sepihak.
Gubernur Dedi menekankan tidak akan ada toleransi bagi pihak yang mencoba bermain-main dengan dana MBG. Ia menyebut tiga tingkatan sanksi bagi pelanggar, yakni administratif, penghentian kemitraan, hingga proses pidana korupsi.
“Satu, sanksi administratif. Dua, penghentian sebagai mitra. Tiga, proses pidana, korupsi. Karena ada uang yang digelapkan,” tegasnya.
Dedi menekankan, setiap rupiah dari anggaran negara harus benar-benar kembali untuk anak-anak, bukan menjadi celah penyalahgunaan oknum.
Lebih jauh, Dedi juga mendorong sekolah dengan jumlah siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur sendiri. Dapur ini dikelola dengan melibatkan orang tua siswa sebagai relawan. Selain memastikan ketersediaan makanan bergizi, langkah ini diharapkan dapat menghidupkan ekonomi lokal.
“Rekrutmen tenaga kerja diharapkan bersumber dari wilayah setempat, dan pasokan seluruh kebutuhan MBG harus masuk dalam data statistik,” ujar Dedi.
Ia menilai, MBG tidak sekadar menjamin asupan gizi, tetapi juga membuka peluang kerja, menggerakkan pasokan pangan lokal, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi daerah. Terlebih, kondisi transfer dana pusat ke daerah saat ini terus menyusut, sehingga program ini bisa menjadi solusi bagi ruang fiskal yang terbatas.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, Pemprov Jabar menargetkan MBG bukan hanya berjalan sesuai aturan, melainkan juga memberi dampak nyata pada kesehatan anak dan pertumbuhan ekonomi daerah. []
Diyan Febriana Citra.
