Skor Integritas Sumut Turun, KPK Ingatkan Perbaikan Sistem

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti serius turunnya skor Survei Penilaian Integritas (SPI) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Penurunan ini dinilai mencerminkan melemahnya tata kelola pemerintahan daerah yang dipimpin Gubernur Bobby Nasution, menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa hasil SPI tahun 2024 memperlihatkan kemerosotan signifikan. “Skor SPI Sumut juga menunjukkan penurunan signifikan dari 66,37 pada 2023 menjadi 58,55 pada 2024,” ungkap Budi dalam keterangan tertulis, Senin (29/09/2025).

Tak hanya itu, indikator lain juga memperlihatkan tren serupa. Nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang mengukur efektivitas pencegahan korupsi di Sumut juga menurun.

“Untuk hasil MCSP Pemerintah Provinsi Sumut 2024 berada di angka 83 atau turun tujuh poin dibanding 2023. Aspek perencanaan menjadi sorotan dengan skor 63 yang berarti turun 35 poin dibanding tahun sebelumnya,” jelasnya.

KPK menilai, lemahnya aspek perencanaan menjadi alarm keras bagi Pemprov Sumut. Sistem pengawasan yang tidak berjalan optimal berpotensi membuka ruang praktik korupsi. Hal ini diperkuat dengan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Topan Ginting saat menjabat Kepala Dinas PUPR.

Dalam perkara tersebut, Topan ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangunan jalan. Ia diduga terlibat bersama empat pihak lain, yakni Rasuli Effendi Siregar selaku Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Heliyanto selaku PPK Satker PJN Wilayah I Sumut; M. Akhirun Efendi Siregar selaku Direktur Utama PT DNG; serta M. Rayhan Dulasmi Pilang, Direktur PT RN.

KPK menegaskan, perbaikan integritas tidak cukup hanya dengan menindak pelaku. “Pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada penindakan,” ujar Budi. Menurutnya, pencegahan harus diperkuat agar praktik serupa tidak berulang.

Atas kondisi ini, KPK memastikan pemantauan terhadap Pemprov Sumut akan terus dilakukan. Evaluasi berlapis menjadi penting agar tata kelola pemerintahan lebih transparan dan akuntabel. “Upaya pencegahan harus tetap dijalankan agar modus-modus korupsi tidak terulang kembali,” pungkas Budi.

Penurunan integritas di Sumut ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah lain di Indonesia. Sebab, kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah sangat dipengaruhi oleh transparansi, efektivitas pengawasan, dan keseriusan dalam mencegah praktik koruptif sejak tahap perencanaan. []

Diyan Febriana Citra.