Puan Tegaskan DPR Perkuat Pengawasan Program Strategis Pemerintah

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat akan memperkuat fungsi pengawasan pada sejumlah isu penting yang tengah menjadi perhatian masyarakat. Pernyataan itu ia sampaikan dalam pidato penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (02/10/2025).

Dalam pidatonya, Puan menyoroti bahwa DPR tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga memastikan berbagai program pemerintah benar-benar tepat sasaran. Salah satu yang mendapat sorotan adalah evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program yang digagas pemerintah ini harus terus dikaji agar betul-betul memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Selain itu, Puan menyebutkan DPR akan mengarahkan pengawasan pada berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang masih dirasakan rakyat. “Antara lain perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit campak, mitigasi, dan penanganan bencana alam banjir dan longsor di sejumlah daerah,” ucap Puan.

Tidak hanya itu, DPR juga memberi perhatian khusus pada masalah penyelenggaraan ibadah haji, terutama terkait dana talangan. Isu perjudian online pun menjadi agenda penting dengan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Judi Online yang diharapkan mampu menekan praktik ilegal tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Puan menekankan pentingnya penyelesaian konflik agraria yang masih berlarut, serta mendorong penguatan ekonomi rakyat. Salah satu caranya ialah memaksimalkan peran Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) bagi pelaku UMKM. Ia juga menyinggung persoalan kelangkaan BBM di SPBU swasta serta kenaikan harga beras yang belakangan menekan daya beli masyarakat.

Lebih jauh, DPR juga mengawasi pelaksanaan kebijakan stimulus ekonomi yang ditujukan untuk menjaga pertumbuhan dan daya beli. “Penerapan kebijakan paket stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan daya beli masyarakat, serta penempatan uang negara pada bank umum untuk memperkuat likuiditas dan peran intermediasi perbankan,” lanjut Puan.

Puan mengingatkan bahwa seluruh isu yang disorot DPR sudah menjadi bagian dari pembahasan resmi dalam rapat-rapat kerja. Karena itu, ia menekankan agar pemerintah menindaklanjuti rekomendasi yang lahir dari forum tersebut. “Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari Rapat Kerja dengan DPR RI,” tegasnya.

Dengan berbagai penekanan itu, DPR menegaskan posisinya sebagai lembaga representasi rakyat yang tidak hanya membentuk undang-undang, tetapi juga memastikan kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Evaluasi dan pengawasan terhadap program-program pemerintah dinilai menjadi kunci menjaga keseimbangan antara kepentingan rakyat dan kebijakan negara. []

Siti Sholehah.