Desakan Kudeta Ditolak, Militer Filipina Dukung Marcos

MANILA – Stabilitas politik Filipina kembali diuji ketika sejumlah pensiunan perwira militer menyerukan agar Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) melakukan intervensi terhadap pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Namun, Panglima militer Filipina Jenderal Romeo Brawner menegaskan sikapnya: militer tetap berpegang pada konstitusi dan menolak setiap upaya kudeta.

Dalam keterangannya, Jumat (03/10/2025), Brawner menyebut dirinya dan jajaran perwira muda sempat didatangi kelompok pensiunan perwira yang mendorong penggulingan presiden. “Beberapa dari mereka mengatakan bahwa mungkin kami harus menarik dukungan kami untuk presiden,” ungkap Brawner saat berbicara dalam sebuah forum media.

Situasi ini mencuat di tengah gelombang demonstrasi antikorupsi pada 21 September lalu. Ribuan warga turun ke jalan untuk memprotes dugaan penyelewengan anggaran negara dalam proyek pengendalian banjir yang disebut-sebut fiktif, dengan potensi kerugian mencapai miliaran dolar AS. Poster dan orasi dalam aksi tersebut bahkan sempat menyerukan keterlibatan militer untuk mengambil alih pemerintahan.

Brawner mengakui ada “beberapa seruan agar kami melakukan intervensi, dan faktanya ada beberapa perekrutan.” Ia menyayangkan bahwa upaya itu sebagian besar dilakukan oleh para pensiunan jenderal yang mencoba memengaruhi perwira aktif, termasuk komandan dan dirinya sendiri.

Menurut Brawner, ajakan itu meliputi wacana kudeta, pembentukan junta militer, hingga penarikan dukungan terhadap Presiden Marcos Jr. Bahkan, dalam salah satu pertemuan, Brawner dan jajaran staf militernya berdialog langsung dengan kelompok pensiunan yang dipimpin mantan jenderal Romei Poquiz, seorang pengkritik keras pemerintahan Marcos.

Meski keras dalam kritik, kelompok tersebut tidak menyebutkan siapa sosok alternatif yang dinilai layak menggantikan Marcos. Mereka hanya menekankan ketidakpuasan atas dugaan praktik korupsi yang merusak kepercayaan publik.

Menanggapi desakan itu, Brawner menegaskan sikap institusi militer. “Kami sangat jelas dalam mandat kami,” ujarnya. Ia menekankan bahwa Angkatan Bersenjata Filipina tetap solid menjaga konstitusi dan menolak bentuk intervensi politik.

Brawner juga mengonfirmasi bahwa dirinya telah melaporkan persekongkolan dan upaya perekrutan itu kepada Presiden Marcos Jr sebagai langkah transparansi dan bentuk loyalitas terhadap pemerintahan sah.

Pernyataan Brawner menegaskan bahwa meski Filipina kerap dihantui sejarah intervensi militer dalam politik, institusi pertahanan saat ini menegaskan komitmennya untuk menjaga tatanan demokrasi. Langkah tersebut sekaligus meredam spekulasi bahwa krisis politik akibat skandal korupsi akan berujung pada pergantian kekuasaan non-konstitusional. []

Siti Sholehah.