Kasus Keracunan Merebak, Luhut: MBG Jangan Dihentikan
JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu dihentikan meski tengah menuai kritik akibat sejumlah kasus keracunan. Menurutnya, program tersebut sudah menunjukkan hasil positif, dan pemerintah terus melakukan perbaikan dalam pelaksanaannya.
Dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (03/10/2025) lalu, Luhut meminta publik tidak tergesa-gesa menilai negatif program MBG. Ia menilai, wajar bila pada tahap awal pelaksanaan masih ditemukan sejumlah kekurangan.
“Nggak usah dihentikan, kita sudah lihat bagus kok. Apanya dihentikan? Ya kan memulainya ini yang jadi masalah. Kita kadang-kadang tuh pengin cepat buahnya. Seperti gigit cabai langsung pedasnya, nggak bisa gitu,” ujar Luhut.
Ia menambahkan bahwa pemerintah terus memantau proses di lapangan untuk memastikan setiap masalah ditangani dengan baik. “Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana sini kita perbaiki. Kita jangan juga terus pesimis kalau ada yang kurang di sana sini. Kita sangat prihatin dengan kejadian keracunan kemarin. Tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan,” tambahnya.
Menurut Luhut, Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan langkah-langkah perbaikan, termasuk peningkatan pengawasan, penyempurnaan mekanisme distribusi, serta peningkatan serapan anggaran. Ia juga menyebut, program tersebut telah berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dengan penyerapan tenaga mencapai 380 ribu orang.
“Ya masih ada yang kurang tentu, tapi saya kira kita jangan terus berharap dalam 6 bulan terus beres semua, ya tidak mungkin lah. Tapi kalau 3 bulan ke depan, saya yakin akan jauh lebih bagus dari sekarang ini. Dan saya suka tadi itu penyerapan lapangan kerja,” terang Luhut.
Terkait insiden keracunan, ia telah meminta BGN melakukan sertifikasi kelayakan higienis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh daerah. Menurutnya, hal itu menjadi langkah penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. “Jangan terlalu terlalu pesimis. Bangsa kita ini bangsa besar, jadi nggak usah kita juga terlalu, tidak ada kalau ada yang kurang. Saya lihat kemarin itu bukan soal niat yang kurang, memang ya kita barang baru ya pastilah ada di sana-sini,” jelasnya.
Sementara itu, sejumlah pihak menilai program MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh. Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) bahkan mendesak agar program tersebut dihentikan. Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/09/2025) lalu, menilai insiden keracunan yang terjadi di berbagai daerah disebabkan oleh kesalahan sistemik di BGN.
“Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada ke Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah,” kata Ari.
Aksi serupa juga digelar di Yogyakarta oleh kelompok Suara Ibu Indonesia, yang terdiri atas akademisi, aktivis, dan pegiat sosial. Mereka membawa panci dan alat makan sebagai simbol protes terhadap pelaksanaan MBG yang dinilai belum aman.
Salah satu pegiat, Kalis Mardiasih, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan para ibu terhadap insiden keracunan yang melibatkan anak-anak. “Kami dari Suara Ibu Indonesia di Yogyakarta, kami adalah sekumpulan perempuan, ibu, akademisi, aktivis, pegiat isu-isu sosial, seniman, juga banyak lagi aktivis di Yogyakarta, berkumpul untuk menyatakan batas sabar kami atas kondisi luar biasa peristiwa keracunan massal yang terjadi akibat program prioritas MBG di berbagai wilayah,” ujarnya.
Meski kritik bermunculan, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan program MBG dengan pengawasan yang lebih ketat. Luhut menilai, menghentikan program bukanlah solusi, melainkan memperbaiki sistem pelaksanaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.[]
Admin05
