Gedung Putih Pecat 4.000 Pegawai di Tengah Konflik Politik

WASHINGTON D.C. — Pemerintah Amerika Serikat tengah menghadapi gejolak besar setelah Gedung Putih memulai langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan pegawai federal. Kebijakan ini dilakukan di tengah kebuntuan politik antara Presiden Donald Trump dan oposisi dari Partai Demokrat yang hingga kini belum menemukan titik temu terkait penutupan sebagian layanan pemerintahan (government shutdown).

Kantor Manajemen dan Anggaran yang dipimpin oleh Russell Vought mengonfirmasi bahwa pemangkasan pegawai akan dilakukan secara besar-besaran, meski belum menyebutkan secara rinci jumlah pasti dan lembaga mana yang terdampak paling parah. “PHK tersebut akan berisi banyak,” kata pihak kantor dalam keterangan resminya tanpa merinci lebih jauh.

Namun, dokumen pengadilan yang dirilis pada Jumat (10/10/2025) menunjukkan bahwa lebih dari 4.000 pegawai federal telah diberhentikan, termasuk masing-masing lebih dari 1.000 orang dari Departemen Keuangan serta Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

Presiden Donald Trump menegaskan langkah ini merupakan bagian dari strateginya untuk menekan Partai Demokrat agar segera menyetujui anggaran. “Jumlah orang yang dipecat akan banyak dan akan berorientasi pada Partai Demokrat karena kami rasa merekalah yang memulai hal ini,” ujarnya tegas.

Pernyataan Trump langsung memicu gelombang kritik dari para pemimpin oposisi di Kongres. Senator Chuck Schumer dari Partai Demokrat menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan rakyat. “Russell Vought baru saja memecat ribuan orang Amerika hanya dengan sebuah tweet,” katanya. Schumer menuduh pemerintahan Trump sengaja menciptakan kekacauan politik. “Terus terang saja, tidak ada yang memaksa Trump dan Vought untuk melakukan ini. Mereka tidak harus melakukannya; mereka ingin melakukannya,” imbuhnya dengan nada keras.

Serikat pekerja yang mewakili lebih dari 800.000 pegawai pemerintah federal telah mengajukan permohonan ke pengadilan federal di San Francisco untuk menghentikan kebijakan PHK tersebut. Mereka meminta hakim mengeluarkan perintah darurat sambil menunggu sidang resmi pada 16 Oktober mendatang untuk membahas legalitas keputusan itu.

Sementara itu, juru bicara Departemen Keuangan mengonfirmasi bahwa pemberitahuan PHK telah dikirimkan kepada sejumlah pegawai. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan juga menyatakan telah memulai proses pemberhentian terhadap pegawai non-esensial “sebagai konsekuensi langsung dari pemerintahan yang dipimpin Demokrat.”

Langkah ini menandai babak baru dalam konflik politik Washington yang semakin memanas menjelang tahun politik, sekaligus memperlihatkan betapa rapuhnya stabilitas birokrasi federal di tengah tarik menarik kepentingan dua partai besar di Amerika Serikat. []

Siti Sholehah.