Ribuan Guru Madrasah Demo di Monas, Desak Pemerintah Bertindak
JAKARTA – Ribuan guru madrasah swasta dari berbagai daerah di Indonesia turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025). Mereka menuntut pemerintah agar membuka kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga peluang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi tenaga pendidik madrasah.
Aksi yang diwarnai dengan orasi dan spanduk aspiratif itu menjadi bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum memberikan keadilan bagi guru madrasah swasta. Ketua Umum Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), Heri Purnama, menyatakan bahwa pihaknya siap bertahan di lokasi hingga tuntutan didengar langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kami akan bermalam di sini. Ini guru madrasah bisa sehari dua hari di sini kalau Presiden belum terima,” tegas Heri kepada wartawan. Ia menambahkan, massa hanya akan membubarkan diri jika Presiden memberikan tanggapan terbuka atas tuntutan tersebut.
“Kalau Presiden terima, maka kita akan minta beliau buat statement, speak up yang jelas, agar guru madrasah ini diberikan ruang. Kalau misalnya tidak, ya berarti kami ini udah nggak lagi didengar. Kalau nggak didengar, yaudah kami di sini aja deh. Kasih makan kami di sini. Siapkan toilet buat kami,” ujarnya dengan nada kecewa.
Menurut Heri, diskriminasi terhadap guru madrasah swasta sudah berlangsung lama. Ia menilai, kontribusi guru madrasah dalam mencerdaskan anak bangsa kerap diabaikan, padahal mereka juga berperan penting dalam pendidikan moral dan akhlak di berbagai daerah.
“Kita mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia. Kita mendidik anak-anak di daerah yang itu anak-anak Indonesia. Kami ini adalah benteng terakhir untuk pendidikan moral dan akhlak anak-anak di daerah,” ujar Heri. “Bangsa ini belum ada, madrasah sudah ada kok, Pak. Sekolah belum ada, madrasah sudah ada,” imbuhnya.
Aksi ini diikuti sejumlah organisasi pendidikan seperti Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN), dan PGMNI. Mereka kompak menuntut kejelasan status dan kesejahteraan yang setara dengan guru di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Untuk menjaga ketertiban, Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan 1.597 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pemadam Kebakaran. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, mengimbau agar para peserta aksi tetap menjaga kondusivitas.
“Silakan berorasi dengan tertib, jangan memprovokasi, jangan melawan petugas, dan mari kita hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” ujar Ruslan.
Akibat aksi ini, ruas Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat ditutup sementara, sementara arah sebaliknya tetap dibuka. “Benar, Jalan Merdeka Selatan dari Patung Kuda ke arah Kedubes AS ditutup,” kata Ruslan.
Aksi para guru madrasah ini menjadi sorotan publik sebagai simbol perjuangan tenaga pendidik yang merasa terpinggirkan dalam kebijakan nasional. Mereka berharap pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mampu membawa keadilan bagi seluruh guru tanpa terkecuali. []
Siti Sholehah.
