Gebrakan Baru! Sekolah Rakyat Kaltim Siap Berdiri

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada anak di Bumi Etam yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan yang layak.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyampaikan bahwa saat ini telah disiapkan enam lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dari enam wilayah yang diusulkan, Kota Samarinda disebut sebagai daerah yang paling siap menjalankan pembangunan.

“Secara keseluruhan ada enam titik lokasi, satu di tingkat provinsi dan lima di kabupaten/kota. Untuk Samarinda, lahannya sudah siap dan bahkan sudah masuk tahap kontrak dengan Kementerian PUPR. Pembangunannya dijadwalkan dimulai tahun ini,” ujar Andi kepada awak media seusai menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Samarinda, Senin (10/11/2025).

Selain Samarinda, beberapa daerah lain seperti Kota Nusantara, Bontang, Penajam Paser Utara, dan Berau juga telah mengajukan usulan pembangunan sekolah serupa. Menurut Andi, Pemprov Kaltim turut menyiapkan lahan di Bukit Biru, Kota Nusantara, sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi.

“Lahan provinsi saat ini masih dalam proses pematangan oleh Dinas PUPR. Dari total 8,7 hektare yang tersedia, kami targetkan minimal 5 hektare bisa siap tahun ini agar segera diusulkan kembali ke Kementerian Sosial untuk tahap pembangunan berikutnya,” tambahnya.

Secara nasional, kata Andi, terdapat 104 lahan Sekolah Rakyat yang siap dibangun tahun ini, termasuk salah satunya di Samarinda. Meski begitu, kegiatan belajar mengajar untuk sementara masih dilakukan di gedung sementara sambil menunggu pembangunan fasilitas permanen rampung.

“Untuk sementara, kegiatan pembelajaran masih menggunakan gedung sementara. Setelah yang di Palaran rampung, seluruh aktivitas akan dipindahkan ke sana. Kami juga berkoordinasi dengan pihak SMA 16 terkait kemungkinan penggunaan ruang kelas untuk menampung siswa baru,” jelasnya.

Lebih lanjut, Andi memastikan bahwa seluruh tenaga pendidik di Sekolah Rakyat akan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari unsur PNS daerah maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dari Kementerian Sosial.

“Semua pengajar nanti adalah ASN, baik dari PNS daerah yang dipekerjakan maupun P3K dari Kementerian Sosial. Ini untuk menjamin mutu dan kesinambungan pendidikan,” tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa semangat Hari Pahlawan harus menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat dan pemerintah untuk terus melanjutkan perjuangan melalui bidang pendidikan.

“Hari Pahlawan bukan hanya mengenang perjuangan di masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu dengan memberikan pendidikan terbaik bagi generasi masa depan,” pungkasnya. []

Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Aulia Setyaningrum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *