Dakwaan Berat Anak Presiden Petro Guncang Stabilitas Politik Kolombia

BOGOTA – Gelombang kontroversi kembali menghantam pemerintahan Presiden Kolombia, Gustavo Petro, setelah putra sulungnya, Nicolas Petro Burgos (39), resmi didakwa atas enam tuduhan korupsi dan pencucian uang. Kasus ini menambah tekanan politik terhadap pemerintahan Petro yang dikenal dengan agenda reformasi sosial dan antikorupsi.

Menurut laporan AFP, Selasa (11/11/2025), dakwaan terhadap Nicolas dibacakan dalam sidang pengadilan di Kolombia pada Senin (10/11/2025) waktu setempat. Jaksa menuduhnya memperkaya diri secara ilegal selama menjabat sebagai anggota parlemen wilayah Atlantico, termasuk menerima dana dari jaringan kriminal demi kepentingan pribadi dan politik.

Kasus ini bermula dari dugaan bahwa Nicolas menerima sejumlah uang dari seorang mantan pengedar narkoba selama kampanye presidensial ayahnya pada 2022. Uang itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk mendukung kampanye resmi Presiden Petro.

Jaksa juga menjerat Nicolas dengan tuduhan penggelapan dana publik dan pemalsuan dokumen negara, terutama terkait proyek sosial yang seharusnya ditujukan bagi warga lanjut usia dan anak-anak penyandang disabilitas. Dana dalam kontrak tersebut diduga kuat dialihkan untuk kepentingan lain.

Menariknya, tuduhan awal terhadap Nicolas justru datang dari mantan istrinya, Daysuris Vásquez, yang mengungkap dugaan aliran uang ilegal setelah perselingkuhan Nicolas terkuak di publik. Ia menyebut bahwa Nicolas menerima uang tunai dari Samuel Santander Lopesierra, seorang mantan gembong narkoba Kolombia yang pernah dipenjara di Amerika Serikat atas kasus perdagangan kokain.

Dalam kesaksiannya, Nicolas mengakui pernah menerima uang itu, tetapi bersikeras dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan politik dan bukan untuk memperkaya diri. “Ayah saya tidak mengetahui transaksi itu,” kata Nicolas dalam pernyataan sebelumnya.

Meski begitu, dampak politik dari kasus ini tak bisa dihindari. Presiden Donald Trump di Amerika Serikat bahkan menuding langsung Gustavo Petro sebagai pengedar narkoba dan menjatuhkan sanksi keuangan terhadap keluarga presiden Kolombia, termasuk Nicolas.

Akibat sanksi tersebut, Nicolas dikabarkan tidak bisa hadir langsung dalam sidang karena kesulitan finansial untuk membeli tiket pesawat. “Nicolas tidak memiliki dana akibat sanksi AS,” ujar pengacaranya.

Sementara itu, pihak Istana Nariño (kantor kepresidenan Kolombia) belum memberikan komentar resmi terkait dakwaan tersebut. Namun, pengamat menilai kasus ini bisa menjadi pukulan telak bagi citra Petro, yang selama ini menampilkan diri sebagai presiden progresif dengan agenda pemberantasan korupsi dan reformasi ekonomi rakyat.

Media lokal juga menyoroti bagaimana kasus ini dapat dimanfaatkan oposisi untuk melemahkan dukungan terhadap pemerintahan Petro. Sejumlah anggota parlemen dari kubu kanan bahkan menyerukan agar Presiden Petro memberikan klarifikasi publik guna menghindari konflik kepentingan dalam proses hukum putranya.

Kasus Nicolas Petro menjadi simbol rumitnya perjuangan Kolombia menghadapi warisan lama korupsi dan pengaruh jaringan narkotika dalam politik nasional. Kini, masyarakat menunggu apakah hukum benar-benar akan ditegakkan secara adil, tanpa intervensi kekuasaan, atau sekadar menjadi panggung politik baru di tengah krisis kepercayaan publik. []

Siti Sholehah.