Transaksi Digital Melejit, Samarinda Gaspol ETPD 2025
SAMARINDA — Langkah digitalisasi fiskal terus dipacu di Kota Samarinda. Hal ini mengemuka dalam High Level Meeting yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda pada Selasa, (18/11/2025). Pertemuan tersebut mengupas Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan III Tahun Anggaran 2025, hingga evaluasi belanja daerah non-tunai dan penandatanganan Perjanjian Kinerja Target Pendapatan Perubahan tahun 2025. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung di Ruang Maratua, Gedung B Kantor Perwakilan BI Kaltim, Jalan Gadjah Mada.
Acara strategis tersebut dihadiri lengkap oleh jajaran Pemerintah Kota Samarinda, mulai dari Wali Kota, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala perangkat daerah, Ketua TWAP, camat se-Kota Samarinda, jajaran Bapenda, hingga Kepala UPTD Disporapar. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan seriusnya Pemkot Samarinda mengakselerasi transformasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Kepala Perwakilan BI Kaltim, Budi Widihartanto, menegaskan bahwa elektronifikasi transaksi menjadi fondasi penting menuju tata kelola fiskal yang lebih transparan dan efisien. Ia memaparkan pertumbuhan transaksi digital di Kaltim yang meroket tajam sepanjang 2025.
“Pertumbuhan transaksi digital di Kaltim yang mencapai 142 juta transaksi hingga September 2025 adalah bukti bahwa masyarakat sudah bergerak cepat menuju ekosistem non-tunai,” ujar Budi.
Ia mengungkapkan bahwa Samarinda kini menjadi salah satu kota dengan akselerasi transaksi digital paling mencolok di wilayah Kaltim. “Penggunaan QRIS di Samarinda meningkat 196 persen, dari tiga juta transaksi menjadi hampir sembilan juta transaksi hanya dalam sembilan bulan,” jelasnya.
Budi menambahkan bahwa fenomena ini bukan hanya mencerminkan pola pembayaran masyarakat yang berubah, melainkan berdampak langsung pada peningkatan fiskal daerah.
“Kajian nasional menunjukkan digitalisasi berkontribusi pada kenaikan PAD hingga 11,1 persen per tahun. Ini bukti kuat bahwa digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan,” tegasnya.
Momentum digitalisasi ini juga diperkuat dengan perluasan penggunaan QRIS lintas negara. Budi menyampaikan perkembangan terbaru sistem QRIS internasional yang kini telah terhubung dengan Jepang, melengkapi negara yang sudah lebih dulu terhubung seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura.
“Ke depan kami upayakan konektivitas QRIS dapat digunakan hingga Korea Selatan dan Arab Saudi. Masyarakat cukup membawa ponsel, lalu bertransaksi dengan nyaman di luar negeri,” tambahnya.
Dalam laporan ETPD Kota Samarinda, terjadi penyesuaian indeks dari 98 persen menjadi 96,8 persen. Namun, Budi memastikan bahwa penurunan ini bukan indikator negatif.
“Penyesuaian terjadi karena rendahnya transaksi di kanal konvensional seperti ATM dan EDC. Ini justru menandakan masyarakat semakin digital,” katanya.
Menutup sambutannya, Budi mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat komitmen digitalisasi melalui penandatanganan perjanjian kinerja yang dilakukan bersama jajaran Pemkot.
“Kami berharap sinergi BI, pemerintah kota, dan seluruh OPD mampu mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan teknis dari Bapenda dan penandatanganan komitmen bersama terkait target PAD Perubahan 2025. Pertemuan ini sekaligus menegaskan arah baru Pemkot Samarinda dalam mempercepat transformasi digital untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. []
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Aulia Setyaningrum
